Indeks Tambang Emas Sangihe

Emas begitu menggiurkan, tetapi para perempuan di Sangihe tak terbuai. Mereka tetap menolak sebab tak ingin alam sekitarnya rusak.

PT TMS mengakui dan menjelaskan mengapa mereka akan membeli tanah Rp5.000 per meter, seperti harga sikat kangkung.

Tak hanya rakyat yang melawan, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana menyatakan menolak tambang PT TMS.

PT Tambang Mas Sangihe berdalih tidak ada peraturan yang melarang penambangan di Kepulauan Sangihe.

PT TMS berencana menebus tanah warga Sangihe sebesar Rp5 ribu per meter sesuai NJOP. Angka ini naik menjadi Rp20 ribu-Rp30 ribu per meter pada 2020.

Warga menginginkan pembatalan seluruhnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Tambang Mas Sangihe di atas wilayah konsesi 41.770 hektare.

Kematian Wabup Sangihe Helmud dianggap janggal lantaran pernah menolak wilayah yang ia pimpin jadi area pertambangan.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak agar perizinan tambang PT TMS dievaluasi dari sisi lingkungan dan keselamatan pertambangan.

Polisi mengklaim tidak menemukan bekas luka akibat penganiayaan, kandung racun di tubuh dan kejanggalan lainnya.

Kementerian ESDM akan mengevaluasi luasan lahan pertambangan milik PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kepulauan Sangihe.

Sebelum meninggal, Helmud mengirimkan surat penolakan izin PT Tambang Mas Sangihe ke Kementerian ESDM.

Polemik izin tambang emas PT TMS di Kepulauan Sangihe kembali mencuat usai Wakil Bupati Helmud Hontang meninggal di pesawat.

Kementerian ESDM membenarkan Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong telah mengajukan surat peninjauan ulang izin operasi PT Tambang Mas Sangihe.

Sebelum meninggal, Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong sempat menulis surat minta ESDM membatalkan izin tambang emas di wilayahnya.