Indeks Sumatera Barat

Jokowi-Ma'ruf mampu membayar kekalahan di Aceh dan Sumbar lewat kemenangan di Papua, Bali dan NTT.

Kapitra Ampera mengakui, jika adat orang Sumatera Barat memang garis keras dalam hal penegakan agama Islam.

Kotak surat suara Pemilu 2019 terbakar di saat petugas penyelenggara pemilu masih menghitung hasil suara per TPS.

Polisi telah memeriksa enam saksi dari masyarakat ihwal kejadian tersebut.

Sawung mengatakan, alasan masyarakat menolak proses pembangunan proyek ini karena akan membuat air menjadi kering.

Gerakan #BersihkanIndonesia memprotes pencatutan logo dan nama organisasi itu dalam pamflet yang mendukung proyek geothermal atau PLTPB di Gunung Talang, Sumatera Barat.

Komnas HAM menilai langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melarang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tidak melanggar HAM.

Mayoritas perwira yang berseberangan dengan tentara pusat—dan membangun Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia—adalah didikan Jepang.

"Jadi di Sumatera Barat nanti, saya akan 'jualan' Alquran. Kalau saya terpilih, saya akan menjanjikan tidak akan ada lagi buta Alquran di Sumbar," ujar Ma'ruf.

Gempa hari ini yang mengguncang Mentawai pada Sabtu (2 Februari 2019) sore tidak berpotensi tsunami.

Rencananya untuk jembatan yang putus, akan dipasang jembatan panel.

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di sebagian kawasan Sumatera Barat, pada tiga hari terakhir, mengakibatkan setidaknya dua korban tewas dan 1 orang masih hilang.

"Apabila hujan turun dengan intensitas cukup tinggi kemungkinan pergerakan tanah susulan akan terus terjadi."

UMP Sumbar 2019 naik dari Rp2.119.067 menjadi Rp2.289.228.

Sirine yang rusak itu berada di sepanjang pantai Padang, termasuk Tabing.

Mereka tidak setuju dengan sebutan Islam Nusantara, sebab Islam sudah jelas Islam Rahmatan Lil Alamin.

Menurut informasi dari BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, gempa bumi ini dirasakan selama 1-2 detik dan sempat membuat masyarakat panik.

"Berdasarkan pantauan, titik api di Sumatera Barat nihil," Yudha Nugraha

Lembaga survei yang mempublikasikan hasil Pilkada 2018 tetapi tidak terdaftar resmi di KPU Padang, dapat dikatakan ilegal.

Alokasi sebesar Rp127,78 miliar dengan rincian masing-masing sebesar Rp59,9 miliar, Rp12,7 miliar dan Rp55,18 miliar.