Indeks Sufmi Dasco Ahmad

Pemerintah membuka opsi pengangkatan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dari perwira tinggi TNI/Polri aktif.

Dasco berdalih tak patuhnya anggota DPR melaporkan LHKPN 2021 ke KPK karena situasi pandemi Covid-19 yang membuat fokus anggota dewan terbagi-bagi.

Pertemuan antara Abu Janda dan Natalius Pigai itu tak menggugurkan proses hukum di kepolisian.

Gerindra klaim tidak pernah mengusulkan nama pengganti Edhy Prabowo kepada Presiden Joko Widodo.

DPP Gerindra memastikan Edhy Prabowo tak lagi menjadi kader partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu.

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membubarkan diri usai ditemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan Baleg DPR RI.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebuah RUU tidak bisa dibahas tanpa persetujuan pemerintah.

RUU HIP masih menunggu surat presiden dan belum dilakukan pembahasan oleh DPR RI.

Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) secara virtual pada Kamis malam hingga Jumat dini hari.

"DPR meminta pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah COVID-19."

DPR, kata Dasco akan mengawasi pelaksanaan putusan MA yang nantinya dilakukan pemerintah dan pihak-pihak lainnya.

Fraksi Partai Gerindra klaim tak terlibat dalam pengusulan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga, melainkan diusulkan oleh Sodik Mudjahid secara pribadi.

"Nanti kami kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Ya kalau soal dukung mendukung, ya kami juga sudah ada arahan [Prabowo] untuk mendukung [Gibran]," kata Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah memprioritaskan masalah BPJS Kesehatan dan antisipasi virus corona ketimbang pemulangan WNI Eks ISIS.

Dasco mengatakan naskah akademik dan draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) akan diantarkan pihak pemerintah pada hari ini, Senin (20/1/2020).

Arsul Sani menilai kerja panja bisa lebih cepat dan lebih terfokus ketimbang harus ditelusuri melalui pansus.

Pansus DPR RI untuk kasus asuransi Jiwasraya dianggap perlu karena terkait dengan kepentingan konstituen.

Arief meminta masyarakat Indonesia juga mengakui kalau sistem pertahanan dan kekuatan Indonesia masih sangat lemah.

Dasco mengatakan salah satu fraksi yang mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya adalah Fraksi Partai Gerindra.