Indeks Suap Impor Gula

Fahri Hamzah menilai Irman Gusman terjerat perkara suap karena menjadi korban konspirasi. 

Hakim tunggal I Wayan Karya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang putusan akhir hari ini menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman. Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan KPK menghargai keputusan ini.

Proses praperadilan Irman Gusman dianggap tidak mempengaruhi Badan Kehormatan untuk memberhentikannya dari posisi Ketua DPD. Sementara itu, sejumlah pengganti pun tengah disiapkan.

Sejak Februari 2015, tercatat empat pengajuan praperadilan tersangka korupsi di KPK dikabulkan hakim, selebihnya ditolak. Kekalahan tersebut tidak membuat KPK tinggal diam, tetapi justru menjadikannya sebagai pelajaran berharga untuk berbenah. Pelajaran itu akan diuji dalam praperadilan Irman Gusman yang akan berlangsung pertengahan Oktober mendatang.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memastikan jika Tim 10 yang dibentuk untuk mengkaji permasalahan terkait kasus Irman Gusman tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang dijalani Irman.

Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarief mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi kemungkinan akan mendalami keterlibatan pejabat internal Perum Bulog dalam kasus suap yang menyeret nama mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman.

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi "menurunkan" Irman Gusman dari atas kursi Ketua DPD RI setelah ia ditetapkan sebagai tersangka suap dalam kasus kuota impor gula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sejumlah pejabat negara disinyalir mencari keuntungan pribadi dari perizinan kuota impor gula. Total fee yang yang bisa dibagi-bagi tak kurang dari Rp3,5 triliun hingga Rp4,5 Triliun.

Pengacara Irman Gusman, Tommy Singgih menilai ada sejumlah kejanggalan terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu. Menurutnya uang senilai Rp100 juta terlalu kecil buat Irman.