Indeks Sidang Sengketa Pilpres 2019

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai pengakuan Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi soal dokumen bukti 17,5 juta DPT invalid belum dijilid adalah alasan mengada-ada. 

Haris Azhar menolak untuk menjadi saksi bagi tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di MK, Senin (19/6/2019).

Salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandi disebut lebih tampan saat wajahnya tampail dalam siaran langsung sidang MK di televisi.

Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dilanjutkan masih mendengarkan keterangan saksi kedua, Idham Amiruddin.

Sebelum terlibat debat di Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019, antara Luhut Pangaribuan dan Bambang Widjojanto (BW) pernah terjalin riwayat sejarah lama.

Saksi Prabowo untuk sidang sengketa pilpres di MK tak dilindungi LPSK. Alasannya, memang tak ada aturan hukum mengenai itu.

MK memberi waktu 1-2 jam kepada BPN Prabowo-Sandi untuk membawa bukti yang diklaimnya ada DPT 17,5 juta siluman.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga tentang barang bukti P155 berupa dokumen terkait tuduhan 17,5 juta DPT yang dianggap bermasalah.

Hakim MK Arief Hidayat hampir mengusir Bambang Widjojanto karena terus-menerus menginterupsi hakim saat bertanya kepada saksi yang dihadirkan di Sidang MK, Rabu (19/6/2019).

Dalam persidangan, saksi Agus menjelaskan kalau ia bersama timnya menemukan pemilih invalid hingga 17,5 juta dan kubu 02 sudah meminta agar KPU mengoreksi DPT tersebut.

Tim kuasa hukum 01 Yusril Ihza Mahendra menyebut langkah kubu 02 yang tidak bisa menghadirkan bukti di persidangan.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan kepada kubu Prabowo-Sandiaga agar menghadirkan bukti klaim 17,5 juta. Sebab, hakim tidak menemukan bukti dalil klaim 17,5 juta di persidangan.

Hakim konstitusi, I Gede Dewa Palguna tiba-tiba menanyakan konsistensi jawaban Agus ini. Palguna mengingatkan awalnya Agus meyakini sosok Udung tak ada di dunia ini tapi berubah jadi tidak tahu.

KK palsu itu, kata Agus, terindikasi dari kode penomoran yang tak wajar. Menurut Agus hasil temuannya ada lebih dari satu juta KK manipulatif, dan sebanyak 117 ribu ia dapati berasal dari empat kabupaten yakni Banyuwangi, Majalengka, Magelang dan Bogor.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi selaku pemohon perkara sengketa hasil Pilpres 2019, menghadirkan dua orang ahli dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Saksi pertama dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum mengakui mendapat ancaman pada April lalu, sebelum ia akan bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2019.

KPU sudah menentukan saksi dan ahli yang direncanakan akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres, Kamis (20/6/2019).

Menurut Bambang, sebagai gantinya terdapat kurang lebih 30 kontainer yang sudah diverifikasi oleh kepaniteraan MK. Bambang mengatakan pihaknya juga akan merapikan barang-barang bukti tersebut.

Link live streaming Sidang MK terkait sengketa hasil Pilpres pada 19 Juni 2019.

Tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga siap menghadirkan 15 saksi dan 2 ahli pada sidang PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).