Indeks Sekretaris Kabinet

Perubahan struktur Seskab dari setingkat menteri jadi di bawah Mensesneg tidak membuatnya masuk dalam jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI aktif.

Pelantikan Mayor Teddy dilakukan berbarengan dengan pelantikan sejumlah wakil menteri di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Pramono Anung mengaku akan bertemu Presiden Jokowi secara langsung untuk pamit dari jabatan Sekretaris Kabinet.

Posisi Sekretaris Kabinet yang ditinggalkan Pramono Anung akan digantikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno sebagai pelaksana tugas (Plt).

Pramono Anung tidak akan mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Kabinet, meski mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Pramono Anung membantah isu hubungan Jokowi dan Megawati retak akibat Gibran.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung optimistis lembaga tunggal pembentuk UU bisa dibentuk setelah Pilpres 2019.

Daftar nama peserta yang lolos seleksi administrasi CPNS di Setneg, Setkab, dan UKP IPP bisa diakses di sini.

Pramono Ahung membantah ada pihak yang menghalangi keinginan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Jokowi.

Komisi III dan Kemendagri telah menyepakati adanya kenaikan angka bantuan keuangan parpol. Meski demikian, Seskab meminta agar besaran kenaikan tersebut rasional dengan APBN.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan pihak istana negara maupun Presiden telah mengetahui mekanisme eksekusi mati, namun Kejaksaan Agung tetap menjadi pihak yang paling berwenang untuk menjelaskannya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan belum ada kepastian dari Partai Golkar terkait dengan niatnya bergabung ke dalam Kabinet Kerja setelah terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum.

Kepala Bappenas Sofyan Djalil meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengusulkan proyek yang menjadi prioritas daerah tersebut dan bukan asal proyek.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar RUU Tax Amnesty digunakan dengan bijak.

Menteri Badan Usaha Milik Negara telah mengusulkan enam sektor holding kepada Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas yang diselenggarakan untuk pembahasan lebih lanjut, kata seorang pejabat tinggi pemerintahan.