Indeks Revisi Rkuhp

Demo mahasiswa di Palembang hari ini menolak revisi UU KPK, RUU KHUP, RUU Agraria, RUU Ketenagakerjaan, dan kriminalisasi aktivis.

DPR RI akan memutuskan apakah RKUHP disahkan atau ditunda setelah konsultasi dengan Presiden Jokowi.

Yasonna klaim sudah memberi batasan yang detail atas definisi "menyerang harkat dan martabat" di bab penjelasan RKUHP agar pasal penghinaan presiden tak salah digunakan.

Jokowi meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RKUHP.

Panja RKUHP berdalih tidak bisa serta merta menghapus hukuman mati karena banyak yang menginginkan dan sebagai jalan tengahnya menerapkan masa percobaan.

Pasal penghinaan presiden dalam KUHP warisan kolonial telah dibatalkan MK. Tapi DPR dan pemerintah membangkitkannya lagi.

Mahasiswa akan kawal hasil kesepakatan dengan sekjen DPR soal RUU yang dinilai bermasalah.

Perwakilan mahasiswa hanya ditemui Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.

Komisi III DPR RI dan pemerintah resmi sepakat membawa RKUHP ke dalam Rapat Paripurna untuk dilalukan pengesahan menjadi undang-undang.

Sejumlah pasal dalam draf RKUHP dinilai berpotensi menghambat kerja-kerja jurnalis.

RKUHP rentan mendiskriminasi korban perkosaan, terutama pada pasal-pasal terkait aborsi.

Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Abdul Manan, menegaskan pihaknya menolak pada Rancangan KUHP yang bisa menghambat kerja jurnalistik saat menyampaikan berita.