Indeks Reshuffle Kabinet Jokowi

“(Pengurangan) kemiskinan tidak semata-mata di Kementerian Sosial, tetapi tanggung jawab dan harus sinergi dari keseluruhan unsur-unsur dan elemen lembaga yang ada,” kata Idrus. 

Khofifah sudah sudah berkoordinasi dengan Idrus Marham terkait pergantian jabatan Menteri Sosial.

Idrus Marham, Agum Gumelar, Moeldoko, dan Yuyu Sutisna sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Jumlah dan waktu pelaporannya beragam.

"Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam," kata Wapres JK.

Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengangkat Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.

Moeldoko merupakan KSAD tersingkat karena hanya menjabat selama tiga bulan terhitung dari Mei 2013 hingga Agustus 2013.

Hadirnya Idrus menambah jumlah perwakilan Partai Golkar dalam Kabinet Jokowi.

Demonstrasi nelayan asal Pantura menuntut pelarangan cantrang terjadi di luar pagar Istana Merdeka Jakarta, Rabu, bertepatan saat Presiden melantik para pejabat negara.

Presiden Jokowi hari ini resmi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Sejak menjabat Presiden RI ke-7, Jokowi telah mengganti kepala KSP sebanyak tiga kali.

Selain mengangkat Idrus Marham jadi Menteri Sosial, Jokowi juga melantik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Sejumlah pejabat akan dilantik Presiden Joowi pada Rabu (17/1/2017) pagi.

Sejumlah pejabat yang akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo juga sudah hadir di Istana Kepresidenan.

Presiden Joko Widodo kembali merombak kabinet kerjanya.

"Karena dalam dua 'reshuffle' politik menciptakan kegaduhan. Jokowi sangat menghindari sekali kegaduhan itu. Begitu juga efek pada Golkar," kata Arya.

Kecil kemungkinan Jokowi mengganti posisi Menteri Perindustrian setelah Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, demikian kata SMRC.

Jokowi sempat menyatakan tidak ingin ada menteri yang merangkap sebagai ketua umum partai.

Terkait wacana reshuffle, fungsionaris PDI Perjuangan menyoroti fraksi PAN di DPR yang kerap bersikap berbeda dengan pemerintah, padahal partai ini bergabung dalam koalisi pemerintah.

Presiden Joko Widodo diminta tegas meniadakan partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam format Kabinet Kerja.

Direktur Utama BEI sempat mengatakan bahwa secara historis, situasi politik tidak mempengaruhi kinerja industri pasar modal Indonesia.