Indeks Propaganda Khilafah

Wamenag Zainut Tauhid menyatakan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan di Kementerian Agama.

Banyak kelompok pengusung khilafah yang mengubah cara demi meraih tujuan, dari cara kekerasan menjadi non-kekerasan, termasuk Khilafatul Muslimin.

Jamaah Islamiyah menggunakan beberapa media yang tidak terdaftar di Dewan Pers sebagai alat propaganda dan menyebarkan narasi.

"Kita tak bisa merasa paling benar atau paling berhak atas segala sesuatu di Indonesia. Kebenaran di Indonesia itu menurut hukum, bukan menurut ormas,” ujar peneliti politik UIN Jakarta.

Ketua YLBHI Asfinawati berpendapat selama tidak mengujarkan kebencian dan intoleransi seseorang berhak menyatakan pendapat.

Paham khilafah terlarang di Indonesia, tapi belum ada sistem penindakan bagi ASN yang berideologi khilafah.

Acara diskusi tentang khilafah dilarang polisi. Jurkam Prabowo mempertanyakan alasan pelarangan yang dianggap bertentangan dengan UU.

Amien Rais mendapat pengawalan dari Persaudaraan Alumni 212 saat diperiksa sebagai saksi kasus hoaks Ratna Sarumapet.

Rektor ITS melarang propaganda khilafah di kampusnya. Menurutnya, propaganda itu tak sesuai dengan prinsip dan landasan negara Indonesia.