Indeks Program Keluarga Harapan

Tingkat penyaluran bansos sendiri sudah sebesar 72,8 persen dari total target pada APBN 2018 yang sebesar Rp77,3 triliun.

Pemerintah mematok anggaran senilai Rp30,8 triliun di RAPBN 2018 untuk dua jenis bantuan bagi warga miskin, yakni PKH dan BPNT. 

Implementasi program Keluarga Berencana masih mengalami hambatan di negara-negara berkembang karena minimnya akses terhadap alat kontrasepsi dan soal pendanaan.

Tiga juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Indonesia akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) secara nontunai pada 2017.

Kementerian Sosial mengklaim bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah berperan positif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Dalam dua tahun kepemimpinan jokowi-JK terlihat adanya menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,36 persen. Ini didukung oleh adanya Program Keluarga Harapan.

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dialihkan dari tunai menjadi non-tunai mulai Juni 2016. Mensos Khofifah Indar Parawansa menetapkan Banjarmasin sebagai salah satu daerah percontohan untuk pemberlakuan sistem ini.

Menteri Sosial mengatakan, sejak tahun 2007 hingga Desember 2015, Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti mampu mengubah 400.000 Keluarga Sangat Miskin (KSM) menjadi mandiri.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menargetkan Program Keluarga Harapan pada 2016 meningkat menjadi enam juta dari sebelumnya yang hanya 3,5 juta kaluarga sangat miskin.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan fasilitas Surat Izin Mengemudi gratis kepada 250 peserta Program Keluarga Harapan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menekankan agar para peserta Program Keluarga Harapan bisa memanfaatkan bantuan untuk kepentingan dan kebutuhan anak sekolah. Pasalnya, program ini merupakan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan.