Indeks Ppdb

Jadwal SPMB Kab Trenggalek 2025 jenjang SD-SMP. Simak daftar syarat dan jalurnya secara lengkap.

Jadwal dan link unduh Juknis SPMB SMA/SMK SLB di Yogyakarta 2025. Simak persyaratan ASPD SPMB SMA/SMK SLB, jadwal, dan tahapannnya.

Jadwal pendaftaran SPMB SMA/SMK dan SLB Jambi 2025 dan jalur penerimaanya secara lengkap bisa bisa dipantau calon siswa maupun orang tua/wali murid.

Usia minimum menjadi salah satu persyaratan dalam SPMB 2025 untuk SD. Cek berapa usia minimum masuk SD dan bagaimana aturannya?

Jadwal SPMB SMP 2025 Sidoarjo mencakup sejumlah jalur. Apa saja yang masuk dalam daftar ketentuannya?

Cara hitung daya tampung sekolah di SPMB 2025 dan ketentuannya. Apa saja faktor dalam ketentuan daya tampung di sekolah?

Berapa persen jalur domisili SPMB 2025 SD, SMP dan SMA? Simak ulasannya lengkap beserta skema apabila jalur domisili melebihi kuota.

Apa itu jalur afirmasi dalam SPMB 2025? Simak syarat dan keuntungannya mendaftar sekolah lewat jalur afirmasi.

Jalur masuk SD hingga SMA pada SPMB 2025 mencakup apa saja? Simak penjelasannya melalui artikel ini.

Mu'ti mengatakan, SPMB jalur kepemimpinan adalah jalur seleksi siswa secara khusus yang aktif di organisasi seperti Pramuka dan organisasi siswa lain.

Abdul Mu'ti mengatakan pergantian nama dari PPDB menjadi SPMB mengacu kepada adanya kelemahan dalam sistem yang kini digunakan.

Kemendikdasmen mengimbau kepada pemerintah daerah untuk membantu para siswa yang tidak lolos PPDB sekolah negeri ke sekolah swasta dan membiayainya.

Abdul Mu'ti mengatakan konsep baru terkait ujian dan zonasi akan diumumkan usai pengambilan keputusan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kapan Pendaftaran PPDB 2025 Dibuka? Bagaaimana dengan jalur zonasi di PPDB 2025? Cek apa saja syarat PPDB 2025 dan dokumen yang perlu diunggah.

Informasi lengkap pendaftaran SMA Kemala Taruna Bhayangkara 2025. Cek syarat, alur pendaftaran, dan jadwal penting untuk calon siswa baru di sini.

PPDB zonasi punya 3 kendala utama: verifikasi dan validasi, kelemahan sistem, dan ketidakmerataan sosial dan geografis.

Ombudsman RI menemukan anggota DPR mengirimkan surat permintaan kepada sekolah negeri untuk meloloskan calon peserta didik di luar jalur PPDB.

Menurut anggota Ombudsman, penghapusan zonasi akan membuat ketimpangan jadi masalah sistemik yang terus berlanjut.

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, mengatakan masih mengkaji kelanjutan penerapan sistem zonasi dalam PPDB. Masih menimbang-nimbang masukan dari berbagai pihak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengaku belum ada keputusan hingga saat ini terkait kelanjutan sistem zonasi.