Indeks Pp Muhammadiyah

Majelis hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajukan surat permohonan kerja sama ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut dan melakukan mitigasi kesehatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia di Pemilu 2019.

Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menyebutkan, alasan kematian para petugas Pemilu 2019 karena kelelahan tidak bisa dibenarkan.

BPN mengapresiasi langkah PP Muhammdiyah yang mengajukan permohonan kerja sama dengan Bawaslu RI untuk mengusut banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia.

PP Muhammadiyah mengajukan permohonan kerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan mitigasi terhadap petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia.

Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad menilai hasil Ijtima Ulama III sah-sah saja dinyatakan ke publik.  

Ketua Umum PP Muhammadiyah memberikan peryataan tegas bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pemilu adalah jalur hukum. Bukan dengan people power atau memobilisasi massa.

Muhammadiyah kata Haedar menawarkan supaya ada recovery atas proses politik yang menurutnya tampak memecah belah selama kontestasi politik di Pemilu 2019 berlangsung.

PP Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk mendinginkan suasana dengan menunjukkan sikap menahan diri, dan bersabar menunggu hasil Pemilu 2019 resmi dari KPU.

Kasus Novel Baswedan dinilai semakin membuat wajah penegakan hukum di Indonesia suram. Hal tersebut memberikan fakta bahwa ada ketidakjujuran penegakan hukum atas teror terhadap Novel Baswedan, termasuk KPK.

Polisi mengkonfrontasikan saksi-saksi kasus dugaan dana kemah Pemuda Islam 2017 untuk mencari kronologi.

Penyidik Polda Metro Jaya berencana memeriksa jajaran PP Muhammadiyah sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Kemah Pemuda Islam Indonesia 2017.

Muhammadiyah tidak terjun ke polisik praktis. Dukungan Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Jawa Tengah ke Capres Jokowi dinilai melanggar.

Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali mengirim surat panggilan untuk Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak terkait saksi terkait dugaan penyelewengan dana kemah Pemuda Islam Indonesia 2017.

Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan menanyakan soal persetujuan Dahnil mengenai tanda tangan tersebut.

"Muhammadiyah berdiri di atas kepribadian dan khitahnya ntuk tetap mengambil jarak dari pergumulan politik," kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

"Ini framming keji. Pemerintahan Pak Jokowi tidak pernah melakukan intervensi terhadap kasus hukum apa pun."

Polisi pro aktif meminta klarifikasi dari beberapa saksi termasuk Dahnil lantaran menerima laporan adanya dugaan penyimpangan anggaran negara.

“Tuduhan terkait korupsi, kami tidak punya niat. Kami bukan pihak yang mengajukan inisiasi," kata Fanani.

Mengapa Amien Rais ngotot minta PP Muhammadiyah terjun ke politik praktis? Adakah kepentingan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno?

Ketua umum DPP IMM Najih Prasetyo mengkritik pernyataan Amien Rais yang mendorong Muhammadiyah menentukan sikap di Pilpres 2019. Dia juga menyayangkan Amien Rais menyatakan akan menjewer Haedar Nashir.