Indeks Ponsel Bm

IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin? Waspadalah, bisa jadi ponsel yang akan dibeli adalah produk BM. Cek IMEI perangkat sebelum transaksi!

Aturan pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) melalui nomor IMEI resmi diberlakukan.

Cara mengenali ponsel ilegal dan hp BM atau non-resmi yang bakal diblokir pemerintah mulai April 2020.

SIBINA siap digunakan dan tinggal menunggu teknis regulasi dari 3 kementerian.

Bertepatan dengan Peringatan Ulang Tahun Proklamasi ke-74 Republik Indonesia, Pemerintah menargetkan Indonesia merdeka dari ponsel BM.

ATSI berharap aturan IMEI tidak berlaku surut, sehingga ponsel BM yang sudah terlanjur digunakan oleh masyarakat tetap bisa aktif saat regulasi itu diberlakukan. 

Kementerian Kominfo sedang mengkaji sejumlah jenis perlakuan untuk ponsel BM (ilegal) jika aturan IMEI sudah diberlakukan. 

Tak hanya akses SIM card, Kominfo akan memblokir akses WiFi ponsel BM saat aturan IMEI berlaku.

Kemenperin memastikan bahwa hp BM yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus 2019 tidak akan langsung diblokir tapi bakal ada proses pemutihan.

Pemerintah mempertimbangkan agar kebijakan IMEI ponsek ini tak sampai menghambat wisatawan asing ke Indonesia dan sektor pariwisata.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (IDEA) menyatakan siap mematuhi aturan jika Kemendag membuat ketentuan yang melarang penjualan ponsel BM. 

Barang dari black market itu diseludupkan dan merugikan negara karena tak membayar bea masuk.

Pemerintah akan mengatur IMEI ponsel. Nantinya orang harus menghubungkan kartu SIM-nya dengan IMEI ponsel yang ia beli melalui MSISDN. Bagaimana dengan keamanan data privasinya?

Penerapan kebijakan IMEI oleh Kemenkominfo diprediksi mengerek penjualan produk ponsel di dalam negeri.

Ponsel ilegal yang IMEI-nya tidak terdaftar dalam database Kemenperin tidak bisa digunakan di Indonesia.