Indeks Pks

Salah satu kader PKS DKI Jakarta, Tubagus Arif meminta pimpinan partainya menjelaskan maksud permintaan baiat ulang.

Salah satu petinggi PKS di Jawa Barat mundur karena menolak berbaiat ulang ke partai. Namun, DPP PKS tidak khawatir perintah baiat ulang akan memicu gelombang pengunduran diri banyak kadernya.

Pengacara Publik LBH Almisbat Adhel Setiawan menyarankan Mardani Ali Sera untuk gunakan cara yang sesuai konstitusi jika ingin mengganti sistem kenegaraan.

Komarudin mengatakan, pernyataan ganti sistem bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dinasti PKS di Depok menjadikan kawasan
yang semula desa ini gagal
menjadi kota yang nyaman bagi warganya.

Gerakan #2019DukungPrabowo tak akan bertentangan dengan gerakan #2019GantiPresiden yang sudah ada sebelumnya.

Kader PKS menguasai Balai Kota Depok di Margonda sejak 2006.

Nur Mahmudi, pendiri & presiden pertama PKS, ditinggalkan oleh barisan elite partainya sekarang justru ketika ia membutuhkan.

Sandiaga mengatakan pihaknya akan menggelar workshop juru bicara agar mereka bisa menyampaikan sudut pandang baru dalam kampanye.

Selain Gerindra, PKS juga megajukan enam kadernya sebagai jubir Prabowo-Sandiaga.

KPK telah menetapkan lagi 22 anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap.

Prabowo sempat mengatakan tak akan memenuhi kabinetnya dengan orang-orang parpol.

Bebebasan berpendapat diatur dalam undang-undang, namun gerakan #2019GantiPresiden dinilai menyakiti hati orang.

Taufik menyebut PKS menyodorkan surat kesepakatan demi jatah Wagub DKI Jakarta. Tapi PKS membantahnya.

Kader Gerindra dan PKS melobi para politikus di DPRD Jakarta agar kelak terpilih sebagai Wagub DKI Jakarta.

Kader PKS dan Gerindra bersikeras menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Petinggi PKS enggan mengomentari kasus Nur Mahmudi Ismail.

Andi Arief menyatakan bahwa Sandiaga membayar PAN, PKS dan Gerindra sebesar Rp 500 miliar untuk mendapatkan posisi cawapres.

Kriteria ideal pengganti Sandiaga Uno menurut Pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PKS: "Harus orang yang Jago."

Triwisaksana mengatakan partainya belum mengeluarkan nama calon wagub DKI Jakarta dari PKS secara definitif.