Indeks Pks

"PSI tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS di semua Pemilihan Umum Kepala Daerah," kata Grace Natalie. 

SIM bukan sekadar syarat administrasi untuk berkendara secara legal tapi juga kompetensi dan kesehatan pengendara.

Hidayat menilai apa yang Prabowo lakukan saat kampanye di Yogyakarta dengan memukul meja pidato masih dalam koridor proporsional.

Dinamika internal partai dan calon pemilih membuat PKS berkali-kali membuat iklan kontroversial

Salah satu video kampanye PKS dikritik karena menyebut "orang gila" dan "sarap"--istilah yang tak tepat.

Peneliti LIPI dan Populi Center memprediksi partai-partai Islam sulit bersaing dengan partai sekuler pada Pemilu 2019. 

Nasir yang pernah menjadi Anggota Pansus RUU Terorisme DPR RI ini menuturkan bahwa UU Terorisme bukan untuk menjerat seseorang yang menyebarkan hoaks.

Sejarah menunjukkan kasus suap dan korupsi berdampak signifikan pada elektabilitas dalam pemilu.

Partai Gerindra menegaskan, Sandiaga Uno tidak mungkin ditempatkan kembali menjadi Wagub DKI apabila kalah di Pilpres 2019.

PKS disarankan agar menawarkan kebijakan pajak yang tidak sekadar populis, memainkan sentimen, dan asal beda. Melainkan, masuk ke dalam problem empirik secara detail dan mendalam.

BPN Prabowo-Sandiaga mengklaim tidak pernah memerintahkan relawannya menyebar fitnah dan melakukan kampanye hitam. 

"Kalau Presiden PKS sudah tegas, bahwa kita tidak boleh black campaign," ujar Ledia. 

Menurut Mahfudz ranah sipil dan militer jelas harus terpisah sehingga tidak menimbulkan dwifungsi yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang.

Hidayat Nur Wahid menyebutkan, Badan Musyawarah (Bamus) Betawi mengaku tak merasa keberatan kandidat cawagub berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan sulit lolos ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. 

Surat tentang keputusan PKS dan Gerinda menunjuk dua nama kandidat Cawagub DKI telah diserahkan kepada Anies Baswedan pada hari ini.

Anies menyatakan hingga hari ini belum menerima surat mengenai keputusan PKS dan Gerindra soal 2 nama Cawagub DKI. Padahal, Pemprov DKI sudah menyiapkan draf surat pengantar ke DPRD. 

Seleksi yang tertutup menyebabkan masyarakat tidak mengenal Cawagub DKI yang diajukan PKS.

FBR menyatakan menolak calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) karena tidak mengenalinya.

Anies Baswedan mengaku belum mendapatkan informasi soal dua nama cawagub yang akan diberikan padanya, baik dari pihak Partai Gerindra, maupun PKS.