Indeks Pks

Fraksi PKS menjadikan peristiwa penusukan Ali Jaber sebagai momentum segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama.

Partai koalisi dan partai pesaing PDIP di Sumatera Barat protes sindiran Puan dan Megawati seolah rakyat Sumbar tak 'pancasialis'.

Saifullah Yusuf mengajukan pengunduran diri dari Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding agar bisa maju di Pilkada Pasuruan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo mewanti-wanti PAN dan Gerindra bakal kehilangan suara pada Pemilu 2024 bila mendukung Gibran di Pilwalkot Solo

Ketua DPD PSI Kota Solo Antonius Yogo Prabowo mengaku ditawari uang dari tokoh partai yang ada di Solo tapi tak masuk DPRD Solo periode ini.

Netty Prasetiyani Heryawan tidak setuju jika sanksi yang akan diterapkan dalam bentuk denda uang, yang pasti menambah beban masyarakat.

PKS masih menunggu informasi dari RS soal kabar kadernya di DPRD DKI meninggal karena Corona.

Silaturahmi AHY dengan para pengurus PKS, membahas isu-isu kebangsaan hingga Pilkada 2020.

PKS mengkritik langkah pimpinan DPR RI yang mengizinkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat masa reses anggota dewan sedang berlangsung.

Pimpinan DPR RI tak izinkan Komisi III gelar rapat soal Djoko Tjandra saat reses, tapi Badan Legislasi (Baleg) jalan terus bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mempertanyakan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR, kemarin (16/7/2020).

PKS meminta Anies mengembalikan PSBB tanpa embel-embel transisi.

Pendiri Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin meninggal dalam usia 73 tahun, Selasa 30 Juni 2020, di Rumah Sakit Santosa Central, Kota Bandung, Jawa Barat.

PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.

PKS meminta Pemprov DKI tidak memangkas tunjangan semua tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Pemerintah dinilai tidak peka atas rencana kedatangan 500 TKA di tengah keadaan Indonesia yang sedang dilanda pandemi.

PKS & Demokrat menilai penanganan pandemi Covid-19 yang lebih butuh perhatian lebih besar ketimbang membahas RUU Cipta Kerja.

PKS menyayangkan proses pemilihan Wagub yang dinilai kurang terbuka.

Berkas-berkas yang menjadi persyaratan pencalonan cawagub DKI yakni ijazah, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Surat Kesehatan; Anti Narkoba, Utang; Pajak; Pengadilan, dan lainnya.

Fraksi Partai Gerindra klaim tak terlibat dalam pengusulan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga, melainkan diusulkan oleh Sodik Mudjahid secara pribadi.