Indeks Perizinan

Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong mengatakan telah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp200 miliar per tahun.

Perpres in mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia untuk meningkatkan investasi.

Tenaga kerja asing dinilai masih dibutuhkan di Indonesia, karena SDM-nya belum mampu mandiri.

Jokowi memberikan waktu dua pekan bagi sejumlah kementerian untuk menyederhanakan regulasi soal perizinan tenaga kerja asing.

Survei Transparency Internasional Indonesia (TII) terhadap 1200 responden pengusaha menyimpulkan pelaku usaha sering merugi akibat maraknya suap. Tapi, mayoritas pelaku bisnis masih permisif ke praktik korupsi.

DKI Jakarta membentuk pusat layanan terpadu satu pintu untuk pengurusan 340 jenis perizinan bernama Mal Pelayanan Publik.

Kementerian ESDM segera menerapkan sejumlah langkah untuk mempermudah perizinan terkait lokasi eksplorasi migas.

Selama dua tahun Jokowi sudah dua kali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menekankan soal percepatan perizinan dan investasi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution optimistis pemerintah bisa memangkas habis-habisan lama proses perizinan pada 2018. Lama perizinan akan dipangkas dari berbulan-bulan menjadi beberapa jam saja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah segera memangkas proses perizinan impor.

Menurut Arcandra Tahar, selama ini pengembangan teknologi di sektor energi masih terkendala administrasi.

KPK memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam atas kasus izin usaha tambang yang melibatkan korporasi di wilayahnya.

Kemenko Perekonomian tengah merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai standar bagi enam UU yang mengatur perizinan usaha sebagai langkah untuk memangkas birokrasi perizinan usaha yang berbelit-belit. Selain itu, PP ini juga akan mengantisipasi kebiasaan perubahan aturan seiring dengan pergantian pejabat di birokrasi.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengharapkan masyarakat untuk tidak gegabah membeli properti di area reklamasi Teluk Jakarta, dan tetap teliti mengenai empat dokumen hukum perijinan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.