Indeks Pengamanan

Pengamanan secara khusus difokuskan pada 165 vihara yang tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Korlantas Polri berharap usulan ini bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas selama periode Nataru.

Moratorium itu diperlukan karena pengamanan oleh polisi di perusahaan menjadi akar dari tindakan represif yang menimpa masyarakat sipil.

Puan Maharani memandang penjagaan ketat TNI di DPR merupakan hal wajar, sebab merupakan objek vital.

Siskamling mulai masif di era Orde Baru. Hal ini digagas oleh Kapolri Awaloedin Djamin karena jumlah polisi tak sebanding dengan luas wilayah dan populasi.

Menurut Andreas Hugo, meski disiagakan menjaga DPR, penentuan waktu penarikan prajurit TNI ada di tangan pihak keamanan.

Tandyo menegaskan, TNI juga tidak mengambil alih tugas kepolisian di bidang pengamanan karena taat terhadap konstitusi yang berlaku.

Tandyo menegaskan, TNI bekerja sesuai aturan yang berlaku sebagai pihak perbantuan pengamanan dan menunggu dari kepolisian.

Polri akan turut menggandeng pihak TNI, Polda Metro Jaya, Satpol PP DKI Jakarta, hingga Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Sebanyak 7 ribu personel polisi dikerahkan untuk mengamankan rangkaian HUT ke-80 RI.

Penempatan rantis disebut salah satu kerja sama dengan TNI dengan Kejagung.

Ratusan personel tersebut merupakan gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta untuk mengamankan pertandingan di GBK.

Personel yang mengamankan laga Indonesia vs Cina di GBK terdiri atas 2.930 personel Polri, 189 personel TNI, 149 personel Pemda, dan 1.309 stewards.

Suhendri menekankan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital untuk mencegah premanisme di objek vital.

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding mempertanyakan urgensi pengamanan institusi kejaksaan oleh prajurit TNI.

Nantinya, harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya standar atau tidak.

Polri mengerahkan 2.818 personel untuk mengamankan sidang ke-19 Conference of the PUIC and Related Meetings di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, hari ini.

Dukungan pengamanan personel TNI Angkatan Darat kepada jajaran kejaksaan dilaksanakan berdasar permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur.

Polri mengerahkan 1.172 personel untuk mengamankan Sidang PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 di MK.

Polisi akan melakukan pengalihan arus lalu lintas jika terjadi kepadatan di sekitar Senayan, Jakarta Pusat.