Indeks Penculikan

Dua kisah penculikan dan motif yang sepintas mirip menghasilkan kesimpulan penting: perdagangan manusia dan perbudakan seksual makin marak.

PDRM berterima kasih karena Polri berhasil membebaskan warga negara Malaysia, Ling-Ling, yang menjadi korban penculikan dan ditemukan di Batam.

Isu keamanan di kawasan perbatasan Indonesia kembali mengemuka awal November lalu setelah kejadian penculikan WNI di perairan perbatasan Malaysia-Filipina. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan mengerahkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga kawasan perbatasan.

Indonesia juga terlibat dalam mewujudkan kerjasama mewujudkan misi perburuan penculikan dan teroris yang melintas batas ketiga negara. Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Filipina dan Malaysia.

Penculikan terhadap WNI di perairan perbatasan Malaysia-Filipina terus terulang. Pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia masih mencari solusi terbaik untuk mencegah kasus ini terulang. Upaya mencapai kerja sama tiga negara terkendala soal kedaulatan.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno menjelaskan, belum ada kelompok yang mengaku menculik seorang pelaut Indonesia di perairan antara Malaysia dan Filipina.

Indonesia perlu bertindak tegas terhadap Filipina terkait keamanan perairan Filipina Selatan. Pemerintah memang sudah menginisiasi pertemuan dengan Filipina, dan Malaysia di Yogyakarta, pada 5 Mei 2016. Poin kesepakatan yakni intens melakukan patroli bersama di perairan Sulu. Termasuk koordinasi bantuan reaksi cepat saat ada indikasi pembajakan terjadi.

Seorang WNI diduga menculik seorang warga Malaysia berusia 12 tahun di Subang Jaya. WNI tersebut kini tengah buron dan dikejar oleh kepolisian setempat.

Presiden Joko Widodo meminta menjajaki kerja sama patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di daerah rute perdagangan ketiga negara. Penjajakan kerja sama ini merupakan bentuk upaya pembebasan terhadap empat warga Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Kelompok Abu Sayyaf (ASG) yang beroperasi di Filipina Selatan dikenal sebagai organisasi garis keras yang kerap melakukan penyanderaan untuk mendapatkan pendanaan. Kelompok ini kerap melakukan aksi penculikan kemudian meminta uang tebusan pada negara yang warga negaranya diculik.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah Indonesia mengedepankan cara diplomasi dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Filipina untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera Kelompok Abu Sayyaf (ASG). Pemerintah Indonesia tidak perlu memenuhi permintaan tebusan yang diminta organisasi teroris tersebut.