Indeks Pemprov Dki

Pemprov Jakarta berupaya membuat warga kolong jembatan tol yang direlokasi merasa tidak berkeberatan saat harus membayar tarif sewa unit.

Pemprov DKJ akan berbicara dengan pengelola jalan tol maupun Kementerian Sosial sebelum merealisasikan rencana mengubah kolong jembatan dan tol menjadi RTH.

Penunjukkan Heru Budi Hartono merupakan langkah penyegaran jajaran komisaris PT MRT Jakarta.

Prinsip RPJPD sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang berorientasi pada visi Indonesia emas.

Tujuh pejabat eselon II di Pemprov DKI Jakarta dirombak, mulai dari wali kota administratif hingga kepala satpol PP.

Program sekolah swasta gratis perlu dibarengi dengan bansos KJP agar akses pendidikan di DKI lebih inklusif.

Yang tak dipindahkan ke rusun Jalan Tongkol direlokasi ke kontrakan dan ke Panti Cipayung, Jakarta Timur, yang dikelola Dinas Sosial DKI Jakarta.

Banjir rob di Dermaga Ujung semakin tinggi imbas perubahan iklim sehingga warga semakin sulit dan pasrah dalam menghadapi bencana alam tersebut.

Warga Jakarta bersiap menghadapi musim penghujan. Apa saja langkah antisipasi yang harus dilakukan?

DPRD DKI Jakarta ingin menarik retribusi setelah mendengar biaya sewa kantin dan Pemprov DKI tak menutup kemungkinan menyetujuinya.

Saat meninjau korban banjir rob di Muara Angke, Gibran meminta adanya kebijakan jangka panjang mengatasi banjir rob.

Penyumbatan saluran air itu menjadi penyebab banjir di Jakarta beberapa waktu lalu.

Mujiyono mengatakan, Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, meninggal dunia di Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu di Jakarta Utara.

Berikut sinergi DPRD DKI Jakarta dengan Forum Umat Jakarta Baru dalam mencerdaskan masyarakat.

Rany meyakini Teguh dapat membangun Jakarta menjadi kota global usai Ibu Kota Negara berpindah nantinya.

Teguh Setyabudi berkomitmen mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

PKS berharap program sekolah gratis juga mencakup sekolah madrasah negeri dan swasta.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta lebih mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola sampah daripada melaksanakan retribusi sampah pada 1 Januari 2025 nanti.

Pemprov DKI Jakarta masih membahas nasib warga kolong jembatan yang tak memiliki KTP DKI bersama Kementerian Sosial (Kemensos).

Warga kolong Jembatan Pakin akan direlokasi ke Rusun Petak Habitat Ancol, Jakarta Utara.