Indeks Pemkab Bogor

Sebanyak 20 siswa SMKN 1 dilarikan ke Puskesmas Gunungputri, 17 ke RS Kenari, tiga ke RSUD Cileungsi, dan dua ke RS Hermina.

Kecamatan Cileungsi, menjadi wilayah tertinggi kasus TBC di Kabupaten Bogor pada tahun 2025.

Rudy Susmanto menyebut evaluasi perlu dilakukan untuk menjaga iklim investasi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

Tol Bogor-Serpong direncanakan akan melintasi 14 desa di tiga kecamatan Kabupaten Bogor, meliputi Kemang, Ciseeng, dan Rumpin.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan kebijakan ini untuk meningkatkan kedisiplinan serta efektivitas waktu belajar siswa.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan hewan kurban yang masuk ke Kabupaten Bogor berasal dari daerah lain.

Pnerapan metode sanitary landfill muncul setelah Pemkab Bogor ditegur Kementrian LH soal sampah yang menggunung di Galuga.

Sejauh ini, PSK yang terjaring razia harus dibawa ke tempat rehabilitasi di Sukabumi dan Cirebon untuk pembinaan.

Pemkab Bogor berkilah mobil dinas yang harganya hampir setengah miliar tersebut untuk kebutuhan patroli dinas.

Pemkab Bogor menyiapkan lahan seluas 5 hektare (Ha) untuk membangun venue berkuda di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Para pedagang Warpat diminta uang Rp255 juta untuk pengurusan izin usaha di daerah Puncak sebelum warung mereka dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor.

Rekomendasi Badan Geologi diperlukan untuk menentukan apakah kawasan yang terdampak pergerakan tanah masih bisa ditinggali atau tidak.

KPK masih mendalami sumber uang suap yang diduga diberikan Ade Yasin kepada tim auditor BPK Perwakilan Jawa Barat.

Penyidik mengonfirmasi keduanya mengenai dugaan aliran penerimaan sejumlah uang dari beberapa pihak swasta untuk tersangka Ade Yasin.

KPK menduga suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut bertujuan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK.

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dan tiga mantan pejabat Pemkab Bogor lain diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap tim pemeriksa BPK.

Ade Yasin menyuap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

KPK memiliki waktu 1x24 jam sebelum menentukan status hukum Bupati Bogor Ade Yasin.