Indeks Pemindahan Ibu Kota

Bambang Brodjonegoro mengaitkan optimisme pemindahan ibu kota Indonesia seperti Korea Selatan.

Bappenas mengungkapkan, klaster pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024.

Pada awal abad ke-20, ibu kota Hindia Belanda hendak dipindahkan ke Bandung karena Batavia dinilai buruk secara kesehatan dan militer.

Menko Luhut menyebutkan Presiden Jokowi meminta mantan PM Inggris Tony Blair membantu mempromosikan ibu kota baru ini ke dunia internasional.

Bambang memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara dimulai Agustus 2022 mendatang.

Jokowi meyakini upaya pemindahan ibu kota negara telah digagas sejak lama dan harus dieksekusi sesuai aturan perundangan.

Salah satu penggugat mendalilkan pembahasan UU IKN terlalu buru-buru dan tidak transparan.

Moeldoko mengklaim proyek IKN sudah final dan tak perlu di debat.

UU IKN jadi landasan hukum dan acuan melaksanakan segala tahapan proses pembangunan dan pemindahan ibu kota, meski pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berakhir.

Pemerintah tengah mendorong agar badan otorita segera berjalan meski UU IKN mengamanatkan beroperasi paling lambat akhir 2022.

Pemindahan IKN tidak pernah disebut oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai program yang dijanjikan jelang Pemilu tahun 1955.

Pemindahan IKN disebut akan berdampak pada anjloknya ekonomi Jakarta karena belanja ASN dan rumah tangga berkurang namun tetap menyisakan macet dan polusi.

Wahyu sebut sistem kebut-kebutan DPR & pemerintah dalam mengesahkan RUU IKN kontras dengan RUU lain yang memiliki urgensi publik.

Pembahasan RUU IKN ini dinilai hanya melegitimasi pekerjaan presiden yang tengah membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Jokowi telah mengirim surpres RUU IKN ke DPR dan sinyal untuk pemindahan ibu kota baru makin nyata. Ada apa di balik rencana yang dinilai tergesa-gesa ini?

Fadjroel Rachman mengklaim pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sebagai simbol keberpihakan Jokowi dalam pemerataan kesejahteraan.

Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan lembaga baru yang diamanatkan UU Ciptaker.

Kementerian Perhubungan tetap melanjutkan proses pembangunan kereta api di Kalimantan Timur.

Meski rencana pemindahan ibu kota negara ditunda, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sisi perencanaan dan kajian masih tetap dikerjakan.

Proyek pembangunan ibu kota tetap jalan meski penganggulangan COVID-19 membutuhkan perhatian dan tenaga ekstra pemerintah.