Indeks Pemerintahan Prabowo-gibran

Prabowo Target Bangun 30-50 Pabrik Etanol, Kejar Brasil-India
Prabowo beralasan, Indonesia sudah mampu memproduksi bahan bakar campuran etanol sebanyak 10 persen atau E10, bahkan ke E20.

BGN Ungkap Alasan Dapat Predikat WTP meski Ada Kasus Korupsi
Agustina menjelaskan bahwa predikat WTP BGN dalam laporan keuangan tahun 2025 bukan terkait kebenaran atau kesalahan terhadap penggunaan uang negara.

Prabowo: Polisi Ogah di Bawah Menhan, Komandan Jangan Jarkoni
Prabowo mengingatkan para komandan agar tidak menjadi sosok yang hanya pandai memberi perintah, tetapi gagal menjalankan apa yang diajarkan.

Prabowo ke Pengkritik Harga Beras Mahal: Suruh Tanam Sendiri
Prabowo mengaku bangga bahwa saat ini kualitas hidup petani dan nelayan sudah mengalami perbaikan karena ada petani bisa liburan ke Hong Kong.

BPK Temukan Penyimpangan Perjalanan Dinas Daerah, Tembus Rp226 M
Berdasarkan IHPS I 2025, nilai temuan berupa perjadin ganda atau melebihi standar dari Rp71,99 M di 226 entitas pemda menjadi Rp226,18 M pada 361 entitas.

Aksi Mosi Tidak Percaya, Polda Metro Siagakan 4.839 Personel
Polda Metro Jaya siagakan 4.839 personel gabungan untuk kawal aksi unjuk rasa "Mosi Tidak Percaya Rezim Prabowo-Gibran" di Jakarta Pusat.

Teguh Arief Indratmoko Gantikan Dwina Septiani Jadi Dirut Peruri
Yahdi juga membenarkan pergantian tersebut dilakukan berdasarkan SK BP BUMN Nomor 345 Tahun 2026 dan SK Nomor 346 Tahun 2026 terkait pengangkatan Teguh.

Prabowo Sebut Ada Pihak yang Selalu Memandang Rendah Indonesia
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap membuka pintu bagi seluruh investor dan negara yang ingin bekerja sama selama saling menguntungkan.

COO Danantara Belum Dengar Kabar Pergantian Dirut Peruri
Dony mengakui bahwa pemerintah sudah ada rencana untuk mengganti Dirut Peruri dan tidak memungkiri pergantian sudah dilakukan apabila sudah diumumkan.

Menteri PU Bantah Mutasi Pegawai karena Surat Dinas ke AS Bocor
Dody mengakui, mutasi pegawai memang terjadi di lingkungan Kementerian PU, tetapi menilai wajar bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimutasi.

AHY Sebut Pesawat N219 akan Diprioritaskan untuk Rute Perintis
AHY menyatakan kebutuhan pesawat N219 diklaim tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga berpotensi datang dari negara kawasan Asia Pasifik-Afrika.

DPR Tagih Laporan Keuangan BUMN, Purbaya: Undang Danantara
Purbaya mengatakan, diskusi terkait bentuk akhir laporan tersebut sedang berlangsung antara Kemenkeu, BPK, dan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Zulhas: Kopdes Itu Bukan Supermarket, tapi Penyerap Hasil Panen
KDMP adalah menjadi saluran resmi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga distribusi barang bersubsidi.

Pemerintah Ubah Kertajati Jadi Pusat Industri Kedirgantaraan
AHY mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mendukung pengembangan kawasan Kertajati agar tidak hanya berfungsi sebagai bandara internasional.

Marketplace Wajib Prioritaskan Produk Lokal di Hasil Pencarian
Pemerintah mewajibkan marketplace memprioritaskan produk lokal di hasil pencarian sesuai Permendag 19 Tahun 2026, tetapi tidak mengatur algoritmanya.

Menkomdigi: 6,8 Juta Masyarakat Rampung Registrasi SIM Biometrik
Meutya mengatakan, kebijakan biometrik dilakukan untuk memperkuat perlindungan identitas digital sekaligus menekan penyalahgunaan nomor telepon.

Purbaya Tak Kejar Pajak Orang Kaya: Kalau Sudah Bayar, Ya Sudah
Purbaya menganalogikan kebijakannya bidang perpajakan dengan ungkapan menjaga sumber penghasilan tanpa harus mematikan sumbernya.

Purbaya: Asesmen S&P Runtuhkan Tuduhan Pengelolaan Fiskal Ngaco
Purbaya optimistis, rilis S&P ini akan menjadi pukulan telak bagi sentimen negatif yang selama ini membayangi pasar keuangan Indonesia.

Menko Yusril: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan
Yusril meminta seluruh aparatur negara menjadikan supremasi hukum sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.

Pemerintah Godok Harga BBM Khusus untuk Nelayan Kapal Besar
Menteri Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan sejumlah kebijakan untuk mengakomodasi para nelayan skala besar ini.
Masuk tirto.id






