Indeks Pelanggaran Ham Di Kasus Paniai

Menkopolhukam Mahfud MD mengakui bahwa instruksi Presiden Jokowi dalam memroses kasus pelanggaran HAM Paniai pada 2014 lalu.

Kejaksaan Agung menegaskan pihaknya memiliki independensi penegakan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan.

Pendamping keluarga korban Paniai, Yones Douw, tidak menerima keputusan hakim yang memvonis bebas Mayor Inf Purn. Isak Sattu.

Komnas HAM melihat proses penyidikan dan penuntutan tidak transparan serta tidak melibatkan saksi korban.

Sidang kasus Paniai menghadirkan eks Pangdam Cenderawasih Mayjen (Purn) TNI Franzen G. Siahaan dan eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ari Dono Sukmanto.

LPSK telah berupaya memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi dan korban pelanggaran HAM kasus Paniai, namun mereka tak berniat mengajukan permohonan.

Hanya ada satu terdakwa dianggap negara tidak mau dan tak mampu mengusut tuntas serta menyeret aktor yang terlibat dalam kasus Paniai.

JPU akan menyiapkan 52 orang sebagai saksi fakta dan 6 saksi ahli pada sidang pelanggaran HAM berat kasus Paniai.

Mereka tidak mau terlibat dalam proses pengadilan pelanggaran HAM berat perkara Paniai lantaran mengadili tersangka yang tidak sesuai fakta.

Kontras mendeteksi ada calon hakim HAM ad hoc dari pensiunan TNI sehingga berpotensi melanggar konflik kepentingan saat persidangan.

KontraS mencatat ada 31 dari 33 kandidat tidak layak menjadi hakim HAM. Padahal, MA mencari setidaknya 12 kandidat hakim HAM.

Tragedi Paniai terjadi pada 2014 dan sesudah adanya UU Nomor 26 Tahun 2000 sehingga bisa diadili pada Pengadilan HAM.

Dalam kasus Paniai, konstruksi perkara Kejagung hanya fokus pada pelaku tunggal berinisial IS. Padahal kasus itu tidak melibatkan satu orang saja.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan Kejagung telah membentuk tim jaksa senior untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua.

Tragedi Paniai merupakan pelanggaran HAM berat pertama di era Presiden Jokowi, berselang dua bulan setelah ia resmi jadi presiden pada Oktober 2014.