Airlangga mengatakan bahwa pemilihan jumlah menteri di kabinetnya sesuai dengan hak prerogatif presiden. Sehingga Partai Golkar hanya tinggal menyesuaikan saja.
Partai Golkar merespons isu munculnya file daftar nama-nama menteri dalam kabinet Joko Widodo di periode kedua dan meminta untuk tidak menggubris isu yang beredar.
Airlangga mengatakan sudah melobi ke partai-partai KIK bahwa Partai Golkar ingin mendapatkan jatah kursi Ketua MPR RI, sesuai dengan perolehan suara di Pemilu 2019.
Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono membantah penonaktifan 10 Ketua DPD tingkat II Golkar di Provinsi Maluku karena mendukung Bamsoet ajukan diri jadi Ketum.
Wakil Bendahara Umum Golkar Satya Yudha mengatakan, pihaknya tengah bersiap untuk melakukan rapat pleno menuju perencanaan jadwal Musyawarah Nasional (Golkar) tahun ini.
Desakan percepatan pelaksanaan munas Partai Golkar disampaikan pendukung Bambang Soesatyo, sementara pendukung Airlangga berkukuh munas dilaksanakan pada Desember 2019.
Politikus Golkar Bambang Soesatyo tidak ingin ada lagi indikasi praktik aklamasi yang terjadi lagi dalam partainya namun siap bertarung untuk kursi Ketum di Munas Golkar Desember nanti.