Indeks Oso

Wiranto dianggap telah melakukan dosa kepada Partai Hanura sehingga tidak layak diundang dalam acara Munas.

Wiranto anggap OSO gagal melaksanakan Pakta Integritas.

OSO terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024 secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional III Hanura.

Seharusnya munas diselenggarakan pada Februari 2020, namun dimajukan pada 17-19 Desember 2019.

Sikap sahut-sahutan di publik antara pengurus DPP Hanura dan Wiranto sebagai sinyal potensi konflik internal kembali mengemuka usai Pilpres 2019.

OSO sempat menyinggung soal makar usai mengucapkan selamat atas keunggulan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. 

Pernyataan OSO yang menyalahkan Wiranto atas kegagalan partainya di Pemilu 2019 dinilai menjadi bukti bahwa internal Hanura memang tidak solid.

Menurut Ketua DPP Partai Hanura konflik antara OSO dan Wiranto berawal dari Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding menggelar Munaslub pada awal tahun 2018 lalu.

Oesman Sapta Odang menyalahkan Wiranto, karena Partai Hanura yang dipimpinnya tak lolos ambang batas parlemen.

Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebenarnya sudah masuk ke dalam TKN tanpa diminta bergabung.

KPU perlu berkonsentrasi menyukseskan Pemilu 2019, tapi akan tetap memenuhi panggilan Polda Metro Jaya.

Pihak polisi akan berencana memeriksa dua komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Ilham Saputra terkait kasus Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) yang tak tercantum dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).

KPU menyatakan tidak akan mundur dan siap menghadapi upaya hukum apa pun yang dilakukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO). KPU menegaskan OSO tetap dicoret dari DCT anggota DPD.

Dalam audiensi antara kader Hanura dengan KPU siang tadi, tak ada titik temu. 

KPU masih mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

KPU bisa menolak keputusan Bawaslu terkait Oesman Sapta Odang dengan mengajukan keberatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan (DKPP).

Menurut pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar KPU, semestinya KPU tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi soal Oesman Sapta Odang.

KPU mengingatkan Yusril Ihza Mahendra bahwa posisinya sebagai kuasa hukum OSO bertentangan dengan syarat menjadi caleg. 

"Secara administrasi sebagai anggota DPD RI saya akan penuhi, tetapi untuk duduk [di sidang paripurna] saya tidak akan mau," kata Hemas.

Adi menegaskan bahwa pelaporan ini bukan masalah perkubuan tetapi karena ada unsur pidana.