Indeks Operasi Tangkap Tangan Kpk

Kementerian BUMN menerapkan zero tolerance dan akan menindak tegas pejabat BUMN yang terbukti melakukan tindakan korupsi.

KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Surabaya dan Jakarta terkait dugaan korupsi di PT PAL Indonesia

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyatakan lembaganya akan mengizinkan KPK memeriksa hakim konstitusi tanpa menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo bila Patrialis memang benar tertangkap OTT.

Ada 8 orang yang diamankan dari OTT KPK di Klaten, termasuk Sri Hartini yang tidak lain adalah Bupati Klaten.

Selain kisah tentang pemimpin daerah yang berhasil, Pilkada masih dibayangi dinasti keluarga. Kerapkali mereka ini doyan makan duit negara.

Lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK berniat membentuk tim yang khusus menjalankan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Harapannya, dengan pembentukan tim khusus itu, KPK dapat menangani 200 kasus pada 2017.

Sejumlah anggota DPD berencana mengajukan permohonan agar Ketua DPD Irman Gusman ditangguhkan penahanannya. Namun, KPK menyatakan selama ini tidak ada tersangka korupsi dalam OTT yang dikabulkan permohonan penangguhannya.

Pengacara Irman Gusman, Tommy Singh menyatakan kliennya menolak pencopotannya dari DPD. Pihaknya juga akan terus melawan melalui jalur hukum karena tuduhan suap kepada Irman itu tidak benar.

Anggota Komisi III DPR fraksi Demokrat I Putu Sudiartana (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung, KPK, Jakarta. Putu Sudiartana yang ditangkap pada operasi tangkap tangan (OTT) itu ditahan KPK bersama empat orang lainya sebagai tersangka kasus suap dalam proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

Operasi tangkap tangan (OTT) KPK diduga terkait dengan kasus Saipul Jamil. Dalam OOT itu KPK menangkap satu panitera dan salah satu pengacara Saipul Jamil serta menyita uang yang diduga suap senilai Rp350 juta.

Kejaksaan Agung menilai KPK melanggar prosedur saat melakukan penggeledahan, penyitaan dan penyegelan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, hari ini Senin (11/4/2016) karena diduga tidak menunjukkan surat perintah dan berita acara melakukan operasi.