Indeks Omnibuslaw

Cipta Kerja katanya dibuat untuk menyederhanakan perizinan. Faktanya ia akan menghasilkan begitu banyak peraturan turunan.

Beberapa pihak memilih menggagalkan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, ketika yang lain memilih jalanan. Sebagian pesimistis itu akan berhasil.

Pihak yang menuding Partai Demokrat sebagai dalang demo tolak UU Cipta Kerja diminta untuk membuktikan agar tak dituding balik menyebarkan hoaks.

Skandal salah ketik dan demonstrasi masif di Indonesia terus terjadi dan membesar saat pandemi demi memprotes Omnibus Law UU Cipta Kerja.

29 pelajar di Kota Jambi ditangkap karena diduga ikut melakukan perusakan Gedung DPRD Kota Jambi saat demo menolak UU Cipta Kerja.

Konversi sawah dimungkinkan dalam Ciptaker dengan alasan Proyek Strategis Nasional. Ini kontradiktif dengan visi ketahanan pangan. Mau pemerintah apa?

UU Cipta Kerja menghapusa komisi amdal di daerah dan hak koresksi masyarakat lewat gugatan pengadilan tata usaha negara.

Apa pengertian dari mosi tidak percaya yang mencuat usai pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Pengambilan keputusan soal omnibus law dilakukan hari ini, Senin (5/10/2020). Wakil rakyat mengelabui publik, buruh kecolongan.

Dampak RUU Cipta Kerja Omnibus Law adalah perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap.

KSPI dan DPR membentuk tim perumus tandingan draf omnibus versi pemerintah.

Ada 8.000 daftar inventaris masalah (DIM) yang ada, DPR dan Pemerintah sudah menyelesaikan sekitar 6.200 DIM Omnibus Law RUU Ciptaker.

DPR dinilai ingkar janji karena tetap membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja [dulu RUU Cipta Tenaga Kerja atau Cilaka] di masa reses.

Ketua Baleg kecewa dengan sikap WALHI yang menolak undangan rapat dengar pendapat umum bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

RUU Cipta Kerja sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka. Kini namanya mau diganti lagi.

Pertemuan Menko Perekonomian Airlangga dengan sejumlah menteri dan Surya Paloh melakukan lobi-lobi politik terkait RUU Cipta Kerja Omnibus Law dinilai tak etis dan tidak profesional karena mementingkan urusan partai.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ melakukan aksi menolak Omnibus Law di depan gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/3/2020). tirto.id/Andrey Gromico

Pasal 170 RUU Cipta Kerja --sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka-- menuai kritik karena dianggap menyalahi konstitusi dan berpotensi otoriter.