Indeks Nasional

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, usulan debat pilpres menggunakan Bahasa Inggris bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda & UU Nomor 24 Tahun 1999. 

Cak Imin sebut usulan debat Bahasa Inggris upaya kampanye negatif kepada Jokowi

KPU akan menelusuri dugaan adanya penyelenggara pemilu yang menggunakan kaos 2019 Ganti Presiden, yang fotonya  sempat beredar di media sosial.

Ahmad Muzani menyatakan, usulan agar debat capres menggunakan Bahasa Inggris belum jadi keputusan resmi pihak Prabowo-Sandiaga.

Formappi menemukan fakta bahwa, ada sebanyak 2.074 caleg yang tak mau profilnya dipublikasikan.

.

"Ketua TKD bukan kepala daerah, kecuali kepala daerah terpilih itu ada karena ada beberapa yang baru menjabat Mei 2019," ujar Arsul.

"Saya kira Gusdurian, nahdliyin kemudian kaum santri dalam hal memberikan dukungan sangat berarti."

"Menurut saya itu mubazir," kata Fadli

Menurut Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, berdasarkan UU yang berlaku acara resmi seperti debat publik harus menggunakan bahasa Indonesia.

Tim Kampanye Jokowi mengatakan Ijtima Ulama II harus dihormati karena merupakan manifestasi hak warga negara berkumpul dan berekspresi.

.

Lonjakan harga saham PT Mahaka Media ditengarai karena Erick Thohir resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

KPU RI menyatakan bahwa, iklan pembangunan Presiden Jokowi di bioskop adalah hal wajar dan merupakan dari akuntabilitas kerja pemerintah saat ini.

Ada beberapa Pelaksana Tugas yang langsung diputuskan menjadi kepala SKPD definitif, ada pula yang dicari lewat sistem lelang jabatan.

Imbauan agar kepada daerah tak perlu ikut kampanye adalah upaya main aman kubu Sandiaga-Prabowo Subianto.

Pemprov DKI dikritik terkait pergantian pejabat Plt ke definitif di beberapa SKPD

KIPP menilai para pemilih perlu pendidikan politik untuk membedakan antara caleg koruptor dan tidak. 

Namun, Tito menjamin bahwa Pilpres di Papua akan lebih aman ketimbang Pileg.

Jika kepala daerah yang menjadi juru kampanye tak cuti, adakah potensi penyalahgunaan fasilitas negara?