Indeks Muhaimin Iskandar

Menko PM sedang menyiapkan peraturan pemerintah agar pendidikan vokasi dapat dibiayai lewat LPDP.

Muhaimin mengklaim, keberadaan Badan Vokasi Nasional penting agar SMK menghasilkan lulusan yang terampil serta dapat bersaing di pasar kerja internasional.

Muhaimin mengatakan, pemerintah bakal menyalurkan 500.000 lulusan SMK ke luar negeri pada akhir 2025 dan menyiapkan Rp2,6 M untuk memenuhi target tersebut.

Muhaimin menyatakan, langkah Kemenko PM selaras dengan keinginan Prabowo agar MBG mampu mendorong laju perekonomian masyarakat dan gerakan pemenuhan gizi.

Cak Imin menyebut pemerintah tengah mengurangi pengeluaran biaya hidup pekerja, terutama pekerja nonformal, melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025.

Muhaimin ingin para pekerja bisa menabung selama tinggal di Griya Pekerja kemudian membeli rumah pribadi sendiri.

Muhaimin masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang dijalankan KPK terhadap Abdul Wahid yang diketahui merupakan kader PKB.

Arah kebijakan sosial yang sedang diwacanakan pemerintah saat ini dinilai belum menyentuh akar persoalan.

Cak Imin mengklaim pemerintah tak akan membiarkan masyarakat miskin jatuh sakit.

Hasil audit akan menentukan langkah perbaikan maupun bantuan teknis dari pemerintah terkait aspek keamanan bangunan.

Cak Imin menyebut pelatihan ini sebagai bentuk vokasi awal untuk menambah keterampilan para santri.

Muhaimin mengatakan, aset pemerintah yang mangkrak diminta untuk memanfaatkan perekonomian rakyat, salah satunya untuk pengembangan UMKM.

Cak Imin menilai setiap lembaga dan komunitas masyarakat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing harus dihormati.

Imin tekankan peran pemerintah tak sebatas memberikan bantuan anggaran, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi proses belajar mengajar.

Muhaimin menyebut kehadiran JKN juga telah berhasil menurunkan sekitar 70 persen beban pengeluaran kesehatan masyarakat.

Cak Imin berdalih, pembangunan ponpes Al Khoziny harus memakai APBN karena ada 1.900 santri yang tidak boleh dibiarkan telantar dan belajar di gedung rawan.

Satgas Penataan Pembangunan Pesantren melibatkan Kemenko PM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, hingga pemerintah daerah.

Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren bakal mengecek gedung pondok pesantren yang rawan roboh.

Cak Imin janji menggratiskan proses perizinan seperti Persetujuan Bangun Gedung (PBG) bagi pondok pesantren.

Satgas akan mendata ponpes yang rawan roboh dan membantu konsultasi terkait pembangunan pesantren.