Indeks Misinformasi

Menghadapi ancaman propaganda politik AI, Indonesia wajib menerapkan pelabelan konten, transparansi data, dan audit infrastruktur jaringan siber.

Orang umumnya tidak suka dikoreksi atau dikonfrontasi langsung, dan keyakinan lama sulit digoyahkan. Pendekatan "bypassing" bisa jadi lebih efektif.

Seseorang yang bebal memercayai informasi salah tak bisa dihakimi sepihak. Itu berkaitan dengan psikologi korban hoaks juga tanggung jawab sumber informasi.

Foto yang beredar terkait penyelamatan pesawat ATR 42-500 menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI.

Tak ada pembuatan dan perpanjangan SIM secara gratis karena telah menjadi objek PNBP yang wajib dibayarkan sesuai undang-undang.

Hingga saat ini, Kemendagri belum mengumumkan secara resmi adanya pembukaan seleksi CPNS untuk tahun 2026.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim kuis tebak kota berhadiah yang mengatasnamakan Dedi Mulyadi adalah salah dan menyesatkan.

Tidak ada bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan Menteri Keuangan Purbaya pernah membongkar transaksi jahat Rp984 triliun yang dilakukan Jokowi.

Hoaks bisa dilakukan terorganisir maupun oleh individu. Niatnya agar menimbulkan kekacauan, ketakutan, dan situasi kaos di tengah masyarakat.

Kiwari, ketidaktahuan bukan lagi berkah dan keraguan bukan lagi senjata melawan hegemoni. Ia kerap dimanipulasi dan direproduksi demi kepentingan politis.

Survei UNESCO menunjukkan sebanyak 62 persen influencer bilang mereka tidak melakukan pengecekan fakta secara cermat sebelum menyebarkan kontennya.

Pengusaha asal Purworejo, dr. Wahyu Triasmara, bercerita tentang perjuangannya membangun DRW Skincare di tengah maraknya berita viral pada era digital.

Dalam diskusi Diajeng “Tingle to Mingle Vol. I”, konsultan PR Dr. Ayu Cornellia membagikan strategi marketing yang efektif bagi pelaku usaha skincare.

Workshop dan sharing session ini untuk membantu publik terhindar dari penyebaran disinformasi dan misinformasi, apalagi menjelang Pilkada Serentak.

Sejak Akhir 2023, TikTok Indonesia telah menurunkan 17.195 video dari platform mereka karena mengandung misinformasi & melanggar panduan komunitas.

Pilkada punya tantangan yang lebih besar ketimbang Pilpres karena hoaks yang bersifat lebih menyebar dan lokal.

Terdapat sejumlah akun pendukung capres tertentu dengan narasi seragam, serta akun yang hanya aktif ketika masa pemilu.

Indonesia punya catatan buruk soal kampanye hitam yang berujung pada tsunami hoaks di mana-mana. Hal ini diharapkan tidak terjadi di Pemilu 2024.

Memeriksa fakta di TikTok jauh lebih rumit, namun melarang TikTok sama sekali bukanlah solusi.

Lebih dari setahun sejak awal pandemi, 24,4 persen masyarakat tidak percaya bahwa COVID-19 bisa menyebabkan gejala parah atau kematian.