Indeks Militer

Chairawan adalah perwira andalah Prabowo, setidaknya sejak 1996.

Setelah pergerakan pasukan dalam Peristiwa Kranji 17 November 1956, di tangsi Batujajar, prajurit bawahan bertindak kepada perwira mereka yang terlibat dalam Kelompok Lubis.

Rivalitas tangsi terbawa ke politik. Saat masih aktif berdinas dulu, Prabowo selalu ingin lebih unggul dan itulah yang membuat rivalnya banyak.

Latar belakang prestasi dan keluarga yang sama-sama kuat memunculkan ego di antara SBY, Ryamizard, dan Prabowo.

Suryo Prabowo adalah perwira zeni yang berkali-kali tugas di Timor Timur. Dia pernah jadi Wakil KSAD dan Wakil Gubernur Timor-Timur.

Washington dan Beijing saling pamer kekuatan militer demi berebut pengaruh global.

Presiden Jokowi hanya menyampaikan pesan lewat video yang diputar saat perayaan HUT Kopassus ke-67.

Hubertus Soedjono sempat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara Republik dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr Sjafrudin Prawiranegara.

Prabowo dulu punya modal kuat masuk dunia politik: muslim, perwira cemerlang, menantu orang terkuat di Indonesia.

Jokowi maupun Prabowo menggambarkan kekuatan TNI dalam situasi ekstrem, memainkan retorika politik, bukan analisis berbasis realitas.

Try Sutrisno akhirnya jadi Wapres juga pada 1993, setelah sempat jadi calon wapres pada 1988.

Jenderal Umar Wirahadikusumah adalah mantan KSAD yang 10 tahun di BPK. Sejak 1983 dia Wapres pertama yang dari militer.

Rasio guru-murid cukup, tapi sebarannya tidak merata.

Sama-sama bekas copet. Sama-sama mengangkat diri menjadi jenderal.

Gatot Dewabroto, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, menilai pengganti Ketua PSSI dari militer atau tentara, belum tentu dapat menyelesaikan masalah.

Beberapa kawan dekat Prabowo Subianto zaman di Akabri belakangan jadi jenderal.

Soal razia buku kiri oleh aparat militer, Agus Widjojo bilang TNI melintasi batas kewenangan TNI. "Itu menakutkan," katanya.

Menurut Fahri Hamzah, Indonesia perlu mengembangkan armada militer non-perang. Hal itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi surplus perwira TNI.

Imparsial mengkritik keras rencana Presiden Jokowi dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mempekerjakan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara.

Rencana distribusi TNI ke kementerian memunculkan kekhawatiran atas kebangkitan orde baru (orba), karena lekat dengan konsep dwifungsi ABRI yang kini bisa jadi multifungsi TNI.