Indeks Menteri Pupr

Menteri PUPR menyatakan, persiapan infrakstruktur jalan tol jelang hari raya Idul Fitri 2018 sudah lebih baik jika dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah berencana menurunkan tarif tol di rute-rute tertentu sebagai upaya menekan biaya logistik dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, memancing pro dan kontra.  

Salah satu cara untuk mengurangi cost yang menyebabkan tarif tol tinggi adalah dengan perpanjangan konsesi.

Basuki menyatakan bahwa Jokowi telah mendapatkan keluhan dari beberapa pihak bahwa tarif tol saat ini terlalu mahal.

BP Tapera akan menggantikan Bapertarum yang selesai beroperasi pada 24 Maret 2018.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim penyebab utama longsor di jalur Puncak karena faktor alam.

Basuki Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan renovasi GBK sudah selesai.

Anggaran rumah swadaya tersebut juga akan mendapatkan tambahan anggaran dari pinjaman dana World Bank.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak setuju jika jalur penghubung (bypass) Bandara Kulon Progo-Borobudur dibangun tol, karena akan mematikan pelaku UMKM.

Kementerian PUPR berencana membangun 50 rumah susun berkonsep hunian terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Rusun-rusun jenis ini akan dibangun di sekitar stasiun, pasar dan lokasi lain yang bisa meningkatkan efisiensi bagi penghuninya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Sabtu meninjau kantong parkir dan jalan di jalur mudik untuk memastikan kesiapan infrastruktur menjelang mudik Lebaran.

Kewajiban untuk melakukan penimbangan di jembatan timbang itu harus dilakukan karena dapat menimbulkan kerusakan pada jalan-jalan nasional atau tol akibat beban yang berlebihan.

Jembatan Cisomang menjadi dibicarakan karena salah satu tiangnya bergeser. Jembatan ini salah satu sisi dari mega proyek pembangunan Tol Cipularang yang merupakan bagian dari Tol Purbaleunyi untuk menyambut peringatan KAA pada 2005.

Presiden Jokowi meminta kejelasan pembangunan ulang P3SON Hambalang di Jawa Barat maksimal pada bulan April-Mei 2017.

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.