Indeks Menteri Kabinet Kerja

Berikut ini daftar para menteri di Kabinet Jokowi yang berasal dari PDIP. Kabarnya mereka akan mundur, siapa saja para menteri tersebut?

Jokowi mengatakan pertemuan dirinya dengan SYL itu diatur oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno.

Kementerian, lembaga negara hingga pemerintah daerah wajib membuat tempat isolasi bagi pegawainya berkapasitas 300-500 orang.

Gatot Nurmantyo memilih tidak hadir dalam pemberian penghargaan dari Jokowi dengan alasan kondisi pandemi COVID-19.

Jokowi menunjuk Kabareskrim Polri Komjen Idham Azis sebagai Kapolri.

Selain Agus, Siti Nurbaya Bakar, Syahrul Yasin Limpo juga mendatangi Istana Negara pagi ini.

Syahrul mengatakan, sebelum memenuhi undangan Jokowi, ia telah meminta izin Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh.

Menteri ekonomi di kabinet baru Jokowi disarankan berasal dari kalangan profesional yang tidak berasal dari parpol.

Pukat UGM Yogyakarta mendesak agar para menteri yang disebut-sebut dalam kasus korupsi untuk mundur dari jabatannya demi menjaga integritas pemerintahan.

Mendag Enggar mengucapkan terima kasih kepada aparat karena sudah mengamankan Pemilu 2019

Presiden Jokowi dan sejumlah menteri Kabinet Kerja menghadiri Rakornas yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 PDIP.

JK mengatakan tidak perlu dilakukan perombakan kabinet untuk mengisi kekosongan jabatan menteri selama cuti kampanye.

Kabar mengenai rencana mundurnya beberapa menteri karena ingin menjadi Caleg disampaikan oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden.

"Ada [menteri] yang mau jadi DPR, ada yang mau jadi apa, ada saja. Yang merasa mungkin tidak akan terpilih lagi, jadi dia mau maju [menjadi caleg]," ujar Sofjan.

Elek Yo Band yang digawangi sejumlah menteri Kabinet Kerja ikut meramaikan ajang Java Jazz 2018 pada Jumat (3/3/2018) kemarin.

Elek Yo Band yang digawangi beberapa menteri Kabinet Kerja  tampil berduet dengan Endah N Rheza di pagelaran  Java Jazz Festival 2018, Jakarta, Jumat (2/3/2018). tirto.id/Andrey Gromico

Hasil pelelangan barang milik wakil presiden dan sejumlah menteri akan digunakan bagi kepentingan di sektor pendidikan melalui sejumlah yayasan sosial.

Wasekjen PDIP mengatakan, kebijakan Jokowi yang tidak melarang menteri rangkap jabatan memiliki konsekuensi logis, salah satunya partai lain akan meminta kebijakan yang sama.

"Walaupun Tahun 2018 adalah tahun politik, sekali lagi saya ingin ulangi saya minta fokus bekerja terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Jokowi.

Hidayat Nur Wahid menginginkan Presiden Jokowi memenuhi komitmennya agar tak ada menteri di kabinetnya yang rangkap jabatan.