Indeks Malaadministrasi Twk Kpk

Ombudsman RI menyurati Presiden Joko Widodo lantaran KPK dan BKN tak menjalankan rekomendasi soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sekitar 42 pegawai KPK yang tidak lulus TWK mengajukan banding administrasi kepada Presiden Jokowi. Bagaimana respons Istana?

Meski sudah resmi menyandang sebagai eks KPK, mereka masih tetap berjuang mencari keadilan. Masih terlalu dini untuk menyerah.

Tak hanya soal polemik TWK KPK, Koalisi Masyarakat Sipi Antikorupsi mengingatkan soal sikap Jokowi yang sepakat merevisi UU KPK pada 2019.

Isi surat tersebut meminta Jokowi selaku pimpinan tertinggi ASN segera memulihkan status 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Zaenur menilai dalil KPK pakai putusan MA dan MK tak tepat. Sebab, MA dan MK menguji formalitas & norma TWK, bukan proses TWK yang bermasalah.

Hakim MK menyatakan perkara TWK KPK terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak bertentangan UUD 1945 sehingga tetap konstitusional.

Komnas HAM mendorong Presiden Jokowi mengambil alih penyelenggaraan TWK karena ditemukan 11 dugaan pelanggaran HAM.

Ombudsman RI buka suara atas keberatan KPK dan BKN tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) TWK KPK.

BKN sudah mengirimkan surat keberatan ke Ombudsman & menilai tak ada aturan yang dilanggar dalam proses persiapan maupun pelaksanaan TWK di KPK.

Wadah Pegawai KPK menilai jika memang pimpinan KPK serius hendak memperjuangkan nasib pegawainya, semestinya rekomendasi Ombudsman dijalankan.

KPK akan mengirimkan surat keberatan ke Ombudsman RI terkait penilaian malaadministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.

Penyidik senior Novel Baswedan menilai temuan Ombudsman RI soal malaadministrasi dalam proses TWK KPK seharusnya ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK.

Babak baru pasca temuan malaadministrasi Ombudsman RI soal TWK KPK, Presiden Jokowi berpotensi menjadi hakim terakhir terkait polemik ini.

Ketua Dewas menilai dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan pimpinan KPK tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhi syarat dilanjutkan ke sidang etik.

KPK telah menerima dan mempelajari salinan laporan Ombudsman, termasuk saran dan masukan yang disampaikan terkait malaadministrasi TWK.