Indeks Mahfud Md

Mahfud MD menilai, demonstrasi muncul secara organik dari keresahan publik, bukan hasil rekayasa atau rencana perbuatan makar.

Mahfud MD menyayangkan proses fit and proper test calon hakim pengganti Arief Hidayat dilakukan dengan cara tidak transparan.

Mahfud MD memuji KPK usai melakukan OTT terhadap Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan 13 orang lainnya.

Mahfud MD berharap Prabowo mendapatkan semangat agar menjadikan Indonesia betul-betul sebagai negara hukum, tanpa intervensi politik.

Mahfud mengkritik pemerintah yang tampak mengabaikan putusan MK, meskipun bersifat final dan mengikat.

Mahfud MD mengatakan Kejagung tetap memproses hukum tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid, meski tak ada di Indonesia.

Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu masuk ke ranah kebijakan hukum terbuka dalam putusan pemisahan pemilu.

Perindo menyambut baik keputusan MK yang menghapus ketentuan ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.

Narasi yang berseliweran telah dibantah oleh Mahfud MD melalui media sosialnya, baik di platform X maupun Instagram.

Menurut Habiburokhman, pendapat Mahfud MD tak perlu didengarkan. Sebab, kata dia, eks Menko Polhukam itu sudah mengakui kegagalannya sebagai menteri. 

Mahfud mengkritik cara para pembantu Presiden Prabowo mencari-cari pembenaran untuk wacana memaafkan koruptor.

Mahfud MD menilai sulit memastikan kejujuran seorang koruptor yang meminta pengampunan dengan menyerahkan uang yang telah diambil ke negara.

Menurut Mahfud, kalau undang-undang Kejaksaan menyatakan semua orang (pelaku tindak pidana) boleh didamaikan, maka tidak usah ada hukum.

Mahfud juga menegaskan bahwa dia sepakat untuk evaluasi pelaksanaan pilkada, tetapi tidak sepakat dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Mahfud datang ke pelantikan Prabowo-Gibran karena menghormati acara kenegaraan.

Mahfud mengatakan dirinya menghormati Prabowo-Gibran yang sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Mahfud MD mengatakan putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat undang-undang.

Eks Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan penentuan Kudatuli sebagai kasus HAM berat atau tidak adalah wewenang penuh Komnas HAM.

Jusuf Hamka meminta kejelasan kepada Mahfud MD mengenai utang negara kepada perusahaan miliknya.

Mahfud MD mengatakan KPU sudah tidak layak menggelar Pilkada 2024. Kenapa? Simak penjelasannya.