Indeks M Taufik

Petinggi PKS optimistis DPP Gerindra akan menyerahkan kursi Wagub DKI Jakarta kepada kader partainya.

Taufik menilai PKS hanya mengklaim bahwa Prabowo telah menyerahkan kursi Wagub DKI kepada mereka.

Wakil Ketua Umum Gerindra siap jadi wagub DKI Jakarta jika diminta. Jatah kursi Wagub DKI Jakarta memang milik Gerindra.

Demokrat mengklaim tidak mengusung caleg eks napi korupsi. Sementara Gerindra menyatakan menarik bakal caleg eks koruptor, kecuali Taufik.

KPU RI menganggap langkah politikus Gerindra M. Taufik melaporkan tujuh komisioner KPUD DKI ke Polda Metro Jaya berlebihan.

Taufik sempat terkendala maju menjadi caleg karena pernah berstatus sebagai terpidana korupsi.

M Taufik menyatakan bahwa tak ada titik temu antara Gerindra-PKS soal Usulan Wagub pengganti Sandiaga Uno, sehingga kedua partai tersebut akan mengajukan sendiri-sendiri.

Muhammad Taufik mengancam akan menggugat KPU DKI ke DKPP, jika tak menjalankan putusan Bawaslu yang meloloskan dirinya jadi Bacaleg 2019.

M. Taufik menklaim Partai Gerindra tidak ingin terburu-buru untuk membahas pengganti Sandiaga di posisi Wagub DKI.

M. Taufik menghendaki keuntungan dari reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya melibatkan pemerintah, pembeli, dan pengembang saja, tapi juga masyarakat.

M. Taufik tidak mempermasalahkan pemeriksaan KPK terhadap Sekda DKI Jakarta, Saefullah, terkait kasus yang telah menjerat adiknya, M. Sanusi, itu.

M Taufik menilai serapan anggaran DKI Jakarta tidak maksimal sehingga sudah sepantasnya tunjangan kinerja daerah bagi para pegawai dipotong.

Dari 32 program legislasi daerah yang disepakati antara DPRD dan Pemprov DKI, hanya ada ada empat raperda yang selesai dibahas dan diserahkan ke Kemendagri.

Sugiyanto Kusuma, Bos PT Agung Sedayu Grup, menolak untuk bicara seusai diperiksa lebih lanjut oleh KPK. Pemeriksaan Aguan dilakukan KPK untuk mendalami keterlibatannya beserta beberapa pengusaha dan politisi lainnya dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Politikus Partai Gerindra yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta M.Taufik menolak berbicara kepada wartawan seusai diperiksa oleh KPK terkait kasus raperda tata ruang Pantai Utara Jakarta. Ia menolak bicara tentang pertemuan antara DPRD DKI Jakarta dan bos PT Agung Sedayu Group, Aguan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhamad Taufik menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, partainya tidak akan mentolelir jika ada kader yang terlibat kasus korupsi. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut akan memberikan sanksi tegas bagi kader yang terbukti korupsi.