Indeks Luhut Binsar

Kemenko Maritim dan Investasi tengah menggodok skema memulihkan pariwisata Indonesia, salah satunya work from Bali.

Larangan mudik berlaku mulai 24 April 2020. Namun, sanksi bagi mereka yang melanggar larangan mudik baru mulai diberlakukan pada 7 Mei 2020.  

Ombudsman minta polisi ikuti Pergub Anies dan Pemenkes terkait ojol saat PSBB di DKI meski Luhut menerbitkan Permenhub yang memperbolehkan ojol boncengan dengan syarat ketat.

Meski membingungkan, Ditlantas Polda Metro Jaya tetap gunakan Permenhub Nomor 18/2020 sebagai acuan aturan ojol boleh bawa penumpang saat PSBB di Jakarta.

Luhut meminta Pemprov DKI berani menggusur warga di bantaran kali untuk mengantisipasi banjir.

Istana tak mungkin tidak intervensi pemilihan Caketum Golkar. Golkar terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja.

Luhut Binsar Pandjaitan mengakui telah menunda rapat pembahasan harga avtur di kantornya karena bertemu Bamsoet dan Airlangga.

Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan akan memprioritaskan perbaikan investasi di sektor hulu seiring dengan bertambahnya cakupan tugas sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi. 

Mantan Menteri KKP Rohkmin Danuri menilai, mandeknya perkembangan maritim di Indonesia karena menteri Kemaritiman lebih banyak mengurusi bidang lain dibanding bidangnya sendiri.

Langkah ini cukup beralasan karena ada kekhawatiran bila garam industri yang diimpor bocor ke pasaran.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi tanggapan soal Bupati Bandung Barat yang menahan izin kereta cepat, Luhut Jakarta-Bandung.

Pemerintah perlu segera membenahi infrastruktur pendukung bagi Bandara Kertajati, salah satunya dimulai dari penyelesaian Tol Cisumdawu.

Luhut bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung menghunjungi almarhum Ani Yudhoyono di Singapura.

Luhut meminta publik bersatu untuk menyelesaikan masalah sampah tanpa melihat latar belakang politik, suku, agama, ras, maupun golongan.

KTT Belt and Road Initiative (BRI) di Cina pada 24-27 April 2019 menunjuk Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai penanggung jawab tim Global Maritime Fulcrum Task Force.

BPN menilai tak ada hal mendesak, sehingga tak perlu ada pertemuan antara Luhut dengan Prabowo.

"Biar Pak Prabowo bersama pendukungnya fokus dulu mengawal C1. Kalau ingin bertemu, nanti setelah rekapitulasi dari KPU," kata jubir BPN.

Menurut Luhut aturan yang berisi larangan penjualan benih lobster ke luar negeri itu terlalu restriktif dan justru membuat nelayan mengalami kesulitan keuangan serta tak bisa mengembangkan usahanya dalam budidaya lobster.

Hingga saat ini, diketahui bahwa lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas proyek migas di blok Masela mencapai 1.500 hektare.

Menurut Luhut, kebijakan restriktif terhadap sawit itu bakal berdampak langsung pada jutaan petani yang bergantung dari kelapa sawit.