Indeks Korupsi Pasar Madiun

Bonie Laksmana, anak kandung Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto (BI) diperiksa KPK dalam kaitan kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan ayahnya.

KPK terus menyelidiki tiga perkara yang menjerat Bambang Irianto. Dari penyidikan terbaru ditemukan uang miliaran rupiah di enam rekening berbeda.

KPK memeriksa 10 saksi, tujuh diantaranya anggota DPRD Kota Madiun, terkait kasus pencucian uang dengan tersangka Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto. 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka terkait indikasi TPPU dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012.

KPK menyita aset Bambang Irianto. Ia diduga terjerat dalam tiga perkara hukum sekaligus; korupsi, gratifikasi dan pencucian uang.

KPK membekukan tiga rekening pribadi milik Bambang Irianto, tersangka korupsi pembangunan Pasar Besar di Madiun tahun 2009-2012 yang disinyalir terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sejumlah pejabat yang diperiksa antara lain: Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, Sekda Kota Madiun Maidi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Nono Djatikusumo, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Suwarno, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Totok Sugiarto.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Madiun Putra Football Club (MPFC) Harminto dalam kaitan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto.

KPK menyatakan tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto akan bertambah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Madiun memastikan pemerintahan akan tetan berjalan pada jalurnya.

Trubus Rekso selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun diperiksa untuk ketiga kalinya oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar yang melibatkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri kasus-kasus korupsi di daerah. Hari ini Selasa (18/10/2016) dilaporkan lima anggota tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar.