Indeks Korban Phk

Saat ekonomi lesu dan PHK marak pada masa pandemi corona, sejumlah peluang bisnis online dapat dimanfaatkan untuk mencari uang.

Lion Air Group mengumumkan pengurangan tenaga kerja Indonesia dan asing.

Sejumlah mal akan beroperasi di Jakarta per 15 Juni dengan standar protokol kesehatan. Bagaimana nasib karyawan yang terlanjur di PHK?

Sejumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Tiga perwakilan serikat buruh bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas seputar Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga gelombang PHK.

Pekerja kena PHK akibat pandemi COVID-19 butuh bantuan konkret segera mungkin, bukan diberi pelatihan lewat kartu prakerja.

90 persen dari 1,5 juta pekerja dirumahkan akibat Corona.

Jokowi meminta agar pengusaha tidak mem-PHK pegawai di tengah pandemi COVID-19.

Jokowi meminta para pengusaha tidak PHK saat Corona, tapi diabaikan.

Program Kartu Pra-Kerja akan mulai dilaksanakan pada tahun 2020. Sasaran utama program ini adalah para pencari kerja atau korban PHK dengan usia di atas 18 tahun.

Menteri Hanif Dhakiri menyatakan porgram Kartu Prakerja tidak memberikan gaji ke pengangguran. Program ini hanya memberi insentif kecil untuk biaya transportasi mencari kerja.  

Ketua KPBI Ilham Syah menilai usulan dua jaminan sosial, yaitu JKP dan JPS hanya akal-akalan Menaker Hanif Dhakiri untuk memuluskan rencana pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan.

Sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia dengan menginap di seberang Istana Negara, berharap Jokowi turun tangan mencari solusi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Catatan Menaker menyatakan jumlah PHK 2018 hanya 3.362 orang padahal data yang dimiliki FSPMI hampir 50ribu orang di PHK sepanjang 2018.

Puluhan ribu buruh itu terkena PHK lantaran perusahaan tak mampu membayar upah tinggi atau upah di atas UMK.

"Jaminan itu untuk yang di-PHK. Kalau bisa direalisasikan akan ada pembelajaran seumur hidup," ucap Hanif.

"Kita minta Kementerian turun tangan, ikut campur menyelesaikan urusan PHK karena Kementerian pembuat regulasi, juga seharusnya dia menegakkan regulasi."

Para korban PHK PT Transjakarta mempertanyakan dalil putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang menolak gugatan mereka.

Gugatan korban PHK PT Transjakarta ditolak hakim. Hakim menilai, gugatan itu cacat formil.

Agenda perundingan tripartit terkait dengan ancaman PHK terhadap pengurus Serikat Pekerja XL Axiata batal digelar pada hari ini.