Indeks Konflik Sosial

Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat mendasar, berkaitan dengan sikap bekerja sama dalam masyarakat.

Resolusi konflik adalah upaya mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan. Selama ini, ada beberapa macam resolusi konflik.

Jika dampak itu positif, akan membawa pengaruh baik bagi komunitas atau masyarakat bersangkutan, demikian juga sebaliknya.

Sosiologi memiliki peran besar dalam upaya-upaya menyelesaikan masalah sosial karena mempelajari tentang masyarakat.

Pemindahan massal ASN ke ibu kota baru harus didahului pendekatan sosial yang serius.

Ijtima Ulama III kembali mengeluarkan rekomendasi yang sangat politis: mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf. Ini direspons beragam oleh pengurus ormas Islam lain.

Status hukum yang tak jelas dan konflik dengan masyarakat adalah dua potensi masalah jika rencana Jokowi untuk bagi-bagi tanah ke pegawai PTPN terealisasi.

Hasil Survei Komnas HAM bersama Litbang Kompas menyimpulkan primordialisme masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan tingkat segregasi sosial di Indonesia masih tinggi.

Tetangga yang baik hati kerap merepotkan. Tetangga yang buruk bikin kita trauma.

"Kita bukan harus takut pada konflik, tapi kita harus edukasi diri bagaimana mengelola konflik."

Kapolri menekankan kepada jajarannya akan melakukan pemecatan bila ada bawahannya yang tidak bekerja dengan benar.

Ekspansi lahan sawit di wilayah hutan adat menimbulkan penderitaan dan permasalahan baru bagi komunitas-komunitas adat di Kalimantan hingga Papua.

Menurut Kapolri, kunci utama dalam mendeteksi potensi dan penyelesaian masalah adalah pendekatan secara persuasif kepada masyarakat.

Para Antropolog memberi pernyataan sikap terkait dengan konflik sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Indonesia dalam setahun ini. Dr. Setiadi, dosen Antropologi UGM yang sejauh ini fokus pada konflik demografi mengatakan, agar tidak mengusik Pancasila yang mana dibangun oleh kesadaran kolektif para pendahulu bangsa.

Antropolog Indonesia menyatakan delapan seruan kepada Pemerintah dan semua pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kebhinekaan. Seruan ini dibentuk setelah para Antropolog mengamati dinamika sosial politik Indonesia yang akhir-akhir ini diwarnai tindak kekerasan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memaksakan kehendak dan menyempitkan ruang untuk perbedaan sosial dan budaya.

Para Antropolog yang tergabung dalam “Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bhineka dan Inklusif” menyatakan darurat keindonesiaan

Tragedi yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar bukan merupakan konflik agama. Konflik kemanusiaan tersebut bersifat kompleks terkait wilayah perbatasan, loyalitas warga negara, serta latar belakang sejarah yang berbeda.

Studi perubahan sosial dan potensi konflik yang dilakukan PSKK UGM pada tahun 2013 dan 2016 menunjukkan sebagian besar masyarakat menilai aksi-aksi kekerasan oleh kelompok atau premanisme di Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Yusuf Kartanegara mengatakan, secara keseluruhan Sumatera Barat termasuk wilayah yang relatif aman dari konflik sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kontribusi dari Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial Indonesia (IPPSI) dalam merumuskan sistem deteksi dini konflik sosial.