Indeks Klaster Pilkada

Pilkada telah usai dan eberapa daerah zona risikonya naik menjadi merah. Otoritas kesehatan Banten menyebut ini karena "klaster pilkada."

Seorang petugas KPPS di Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul sempat dinyatakan reaktif COVID-19 tetapi memilh bertugas sebagai penjaga tinta.

Tujuh petugas KPPS Gunung Kidul itu diberhentikan dan diganti dengan petugas yang baru.

Pjs Bupati Solok Selatan, Jasman Rizal mengatakan hal itu diketahui berdasarkan hasil tes usap kepada seluruh anggota KPPS.

Pemilu Sabah memicu munculnya gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Malaysia. Ini semestinya jadi pelajaran bagi pemerintah yang ngotot menggelar Pilkada.

Proses menuju Pilkada 2020 diwarnai pelanggaran protokol kesehatan. Tapi tidak banyak yang bisa pemerintah lakukan untuk mengatasinya.

Agar korban jiwa tak lagi bertambah, pemerintah didesak menunda Pilkada serentak 2020.

Pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan Pilkada 2020 terus terjadi. Salah satunya karena sanksi yang lemah. Sulit berharap tak ada penularan.

Pilkada 2020 potensial menghasilkan golput yang besar. Selain itu, ini juga mungkin akan berujung ke gugatan hukum ke pemerintah.

Pilkada 2020 bisa jadi klaster tak hanya ketika orang-orang berkerumun, tapi juga saat peralatan pencoblosan didistribusikan.

Peringatan Presiden Jokowi untuk mewaspadai klaster Pilkada jadi dasar Kapolri Idham Azis untuk menerbitkan maklumat.

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19," tulis PP Muhamnmadiyah.

Pilkada 2020 sudah semestinya ditunda. Alasan pertama pandemi belum reda; kedua ia potensial melanggar HAM karena mempertaruhkan nyawa.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengeluarkan telegram terkait pencegahan agar Pilkada Serentak 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Aturan protokol kesehatan untuk calon kepala daerah telah ada dalam peraturan KPU tapi tak disertai sanksi.

Jokowi mengakui pemerintah lengah mengawasi tiga klaster penyebaran COVID-19: perkantoran, keluarga, dan Pilkada.