Indeks Kepala Otorita Ikn

Peraturan pelaksanaan UU Ibu Kota Negara ditargetkan selesai sebelum pertengahan April 2022.

Jokowi yakin Kepala & Wakil Otorita IKN yang baru dilantik bisa membantu kerja Kepala Bappenas, Menteri PUPR hingga Luhut Pandjaitan.

Politikus PDIP berharap kementerian dan lembaga negara sudah bisa menjalankan tugas dan fungsinya di IKN Nusantara pada 2024.

Bambang mengaku diminta menjadi kepala otorita IKN dua pekan lalu. Ia sendiri belum lama tiba di Indonesia setelah bertugas di ADB.

Jokowi juga bakal melantik Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara.

Profil Bambang Susantono yang akan dilantik jadi Kepala Otorita IKN hari ini.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berkantor sementara di Jakarta dan Balikpapan.

Wandy sebut Jokowi sempat menggelar rapat dengan menteri teknis pada dua minggu lalu. Sejumlah masukan sudah disampaikan Jokowi.

Pemilihan Kepala Badan Otorita IKN masih menunggu penerbitan perpres tentang Otorita IKN.

Sepuluh aturan turunan itu meliputi tiga Peraturan Pemerintah (PP), lima perpres, satu kepres, dan satu Peraturan Kepala Otorita IKN.

Wasisto mendorong agar proses seleksi kepala badan otorita IKN lebih objektif daripada pemilihan langsung kepada Ahok.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok memenuhi syarat sebagai Kepala Otorita IKN.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakin sosok Ahok akan dipilih Jokowi untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut Ngabalin, Jokowi sebagai presiden memiliki kewenangan memilih Kepala Otorita IKN sehingga publik harus menerimanya, suka maupun tidak suka.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa tak ingin pembangunan Ibu Kota Negara menjadi proyek mangkrak.

Calon Ketua Otorita disebut harus bisa menjembatani kepentingan Jokowi dengan elite politik lain yang juga melihat potensi bisnis dari pengembangan IKN.

Menurut Tenaga Ahli Utama KSP, Presiden sudah memiliki beberapa nama untuk dipertimbangkan namun belum menjelaskan detail siapa saja kandidat tersebut.

Dalam RUU IKN yang baru disahkan, Presiden tidak perlu berkonsultasi ke DPR untuk menentukan Kepala Otorita IKN yang pertama.