Indeks Kementerian Agama

KUA selalu dapat rapor merah dalam survei integritas pelayanan publik yang dilakukan KPK. Praktik gratifikasi dan pungutan liar di KUA disinyalir sebagai salah satu penyebabnya. PP Nomor 19 tahun 2015 yang diharapkan dapat menjadi solusi ternyata belum optimal.

Perputaran industri umrah mencapai Rp12 triliun/tahun. Umrah jadi incaran bisnis menggiurkan, termasuk bagi pengusaha nakal yang mencari untung semata.

Waktu tunggu haji di Indonesia kini sudah sangat panjang, bisa lebih dari 10 tahun. Jumlah yang ingin naik haji semakin banyak, kuota tidak bertambah secara linier. Inilah yang menyebabkan orang mencari alternatif jalan untuk bisa menunaikan Rukun Islam kelima ini.

Kementerian Agama memastikan bahwa travel dan KBIH yang diduga memberangkatkan 177 WNI yang menggunakan paspor Filipina ilegal.

Otoritas Turki telah memerintahkan pemerintah Indonesia menutup sejumlah sekolah agama yang terkait dengan organisasi Fethullah Gulen. Namun, Menteri Agama menegaskan bahwa madrasah ataupun lembaga pendidikan agama lainnya di Indonesia tak ada hubungan dengan organisasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016, UIII akan menjadi perguruan tinggi yang khusus mendalami studi Islam. Dalam pembentukannya. Kemenristekdikti akan memberikan fasilitas kelembagaan sementara Kementerian Agama berwenang dalam pembangunan dan operasional UIII.

Pemerintah dan Kementerian Agama (Kemenag) akan mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dengan total biaya sebesar Rp38 miliar, dengan rincian Kemenag menyiapkan Rp22 miliar dan pemerintah menyumbang Rp16 miliar. Universitas akan didirikan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, di atas tanah seluas 142 hektar. Ditargetkan, tahun 2018 universitas tersebut sudah dapat beroperasi dengan baik.

Menteri Agama Lukman Hakim menyambut baik undangan kerja sama pengembangan pendidikan agama dari Iran, sebab negara tersebut dinilai merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam membangun peradaban dunia.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal bakal menugaskan lembaga baru untuk menerbitkan sertifikasi halal. Nantinya, sertifikasi halal akan dilakukan oleh BPJPH, yang kewenangannya di bawah Kementerian Agama. Dana sertifikasi halal nantinya akan masuk ke kantong negara. MUI agaknya harus ikhlas. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk.

Dana proses sertifikasi halal yang dipungut dan dikelola MUI tak pernah diungkap ke publik. Potensi pemasukan ditaksir bisa mencapai seratusan miliar rupiah per tahun. Namun, MUI merasa tak perlu membeberkan keuangannya meski memungut dana dari publik. Alasannya, banyak lembaga lain yang juga tidak menjabarkan keuangannya.

Kepala Pusat dan Informasi Kementerian Agama Rudi Subiyantoro menyatakan keprihatinannya terhadap kurangnya tenaga statistisi/ahli statistik di Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini sangat menghambat program Kemenag yang tengah menyiapkan sistem “e-government” untuk meningkatkan transparansi lembaga ini.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau umat Islam di seluruh Indonesia untuk melaksanakan salat gerhana demi menyambut peristiwa gerhana matahari total.