Indeks Kemenkominfo

Ombudsman menilai masyarakat Papua punya hak untuk mengakses informasi melalui internet. 

Kemenkominfo akan memberikan klarifikasi terkait penerapan kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat kepada Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019).

Menkominfo Rudiantara mengaku pemerintah bisa memblokir pesan hoaks berantai berkaitan dengan masalah Papua dan bisa langsung menindak hukum bila terbukti.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu menyampaikan Kemenkominfo masih terus memblokir akses internet di Papua hingga situasi kondusif.

Kemenkominfo masih melanjutkan keputusan untuk melakukan pemblokiran internet pada layanan seluler di Papua, per hari ini.

Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat, Rabu (21/8/2019) dinilai sebagai tindakan represi digital oleh pemerintah.

Rudiantara mengatakan perlu duduk bareng untuk membicarakan perihal rencana KPI yang hendak mengawasi media baru seperti Netflix, Iflix, Youtube, dan sejenisnya agar bisa sama-sama menemui kesepakatan.

Kemenkominfo menyampaikan perlu adanya pengawasan terhadap Netflix, Youtube, dan Facebook usai KPI mengeluarkan pernyataan akan mengawasi konten yang mengandung pornografi.

Kemenkominfo menyampaikan telah memblokir sekitar 1.500 situs yang mengandung konten radikalisme atau terorisme sepanjang 2019.

Kemenkominfo menilai konten radikalisme yang berkeliaran di ranah digital sama membahayakannya bagi masyarakat dengan konten asusila, salah satunya berbentuk pornografi.

Kemenkominfo mendorong para ASN menyesuaikan kompetensi maupun kapasitasnya di era revolusi industri.

Bertepatan dengan Peringatan Ulang Tahun Proklamasi ke-74 Republik Indonesia, Pemerintah menargetkan Indonesia merdeka dari ponsel BM.

Pertengahan Agustus 2019 ini, Tiga Menteri terkait akan menandatangani regulasi IMEI untuk menangkal penjual ponsel ilegal Black Market.

Kemenkominfo akan mencabut suspend 3 konten Kimi Hime di Youtube setelah ada penyuntingan yang menghilangkan unsur pornografi.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan akan mengeluarkan surat edaran untuk melarang penjualan SIM Card Zain.

Soal peredaran kartu sim perdana Zain asal Arab Saudi, YLKI menduga Kemenkominfo tidak berani dengan Arab Saudi.

Rencana transformasi total inti bisnis PT Pos sebagai penunjang logistik perdagangan online memang sudah lama dibicarakan.

Kemenkominfo telah menyampaikan hal ini kepada Zain Telecom Saudi untuk sementara waktu tidak menjual kartu perdana itu di wilayah Indonesia.

Pemerintah akan mengatur IMEI ponsel. Nantinya orang harus menghubungkan kartu SIM-nya dengan IMEI ponsel yang ia beli melalui MSISDN. Bagaimana dengan keamanan data privasinya?

Penerapan kebijakan IMEI oleh Kemenkominfo diprediksi mengerek penjualan produk ponsel di dalam negeri.