Indeks Kemendikbud

Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS Kemendikbud dilakukan pada 19 Oktober 2018 besok

Kemendikbud membuka seleksi penerimaan kepala sekolah dan guru yang akan di tempatkan di luar negeri mulai 10 hingga 31 Oktober 2018.

Kemendikbud membuka penerimaan CPNS 2018 sejumlah 637 formasi

"Jangan sampai ada sekolah yang semua isinya PNS, tapi ada juga satu sekolah yang hanya satu PNS yang cuma kepala sekolah saja. Ini harus diratakan," kata Muhadjir.

Kemenkdibud diminta mengirim tenaga bantuan guru ke kawasan terdampak gempa Lombok.

Mendikbud Muhadjir menyatakan kuota 100 ribu CPNS guru tidak hanya untuk honorer.

Jumlah bahasa daerah di Indonesia mencapai 652 bahasa, menurut data terakhir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemendikbud mengalokasikan dana Rp226 miliar untuk keperluan penanganan darurat gedung-gedung sekolah yang rusak akibat gempa Lombok.

Berdasarkan temuan Ombudsman, ada beberapa daerah yang tidak cocok dengan sistem zonasi.

"Itu bisa diatasi dengan relokasi. Jika zona itu tidak cocok karena tak ada siswa lagi, makanya lebih baik sekolah itu dipindahkan. Kebijakan relokasi sekolah," ujar Muhadjir.

Banyaknya kasus penyalahgunaan SKTM saat pendaftaran PPDB 2018 memunculkan pertanyaan penting: bagaimana kelurahan menerbitkan SKTM ini?

Meskipun Muhadjir Effendy memastikan siswa yang gagal pada PPDB bakal tetap mendapatkan sekolah, namun Kemendikbud terkesan tidak punya strategi khusus.

KPAI menilai penerapan sistem zonasi di PPDB 2018 memicu kepanikan banyak orang tua siswa sehingga membuka praktik pungutan liar (pungli).

KPAI menilai sistem zonasi dalam PPDB 2018 justru akan menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua siswa.

Mendikbud, Muhadjir Effendy mengatakan, penggunaan SKTM palsu dalam PPDB dapat merusak karakter anak.

Pameran Hari Inovasi 2018 di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Mendikbud menegaskan tujuan diterapkannya sistem zonasi PPDB 2018 adalah menghapus sekolah favorit karena semua harus sama.

Kemendikbud menyatakan sudah menerima sejumlah aduan soal jalur jual beli kursi ini.

Salah satu orang tua murid mengaku mendapatkan tawaran untuk meluluskan anaknya dengan membayar uang senilai Rp20 juta.

Hamid mengatakan, sistem online akan lebih memudahkan siswa karena tidak harus bolak-balik ke sekolah untuk keperluan administrasi.