Indeks Kecurangan Pemilu

BPN siap mengajukan gugatan ke MK, jika KPU menyatakan Jokowi-Ma'ruf memenangkan pilpres. Saat ini, BPN sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan.

"Kita terima laporan, ada surat suara yang tercoblos untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden."

"Kepada penyelenggara pemilu yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, maka pidana penjara maksimal dua tahun dan denda Rp24 juta."

TKN merespons video yang beredar di media sosial terkait Ketua KPPS Luar Negeri Samsul Bahri yang dikaitkan dengan dugaan kecurangan Pilpres 2019 di Sydney, Australia.

TKN Jokowi-Ma'ruf akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Australia ke Bawaslu. 

Pemungutan suara di luar negeri sangat rawan karena prosedur pendataan, proses pengiriman logistik, hingga mobilitas WNI yang cukup tinggi. 

BPN Prabowo-Sandiaga menilai kasus surat suara sudah tercoblos di Malaysia memperlihatkan bahwa kecurangan di Pemilu 2019 sudah terlihat. 

Ma'ruf menegaskan, kecurangan terhadap Pemilu sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Sri Bintang Pamungkas mengklaim laporannya mengenai dugaan kecurangan di Pemilu 2019 ditolak oleh Bareskrim Polri karena belum mendapat rekomendasi KPU dan Bawaslu.

Hasto Kristiyanto menilai ancaman Amien Rais soal people power didasari kepentingan politik personal.

Arief Budiman menegaskan KPU berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan Luber dan Jurdil tanpa kecurangan.  

Zulkifli Hasan meminta para pendukung Prabowo-Sandiaga melawan kecurangan di Pemilu 2019 dan para ASN, aparat hukum, petugas KPU serta Bawaslu yang tidak netral. 

“Yang riskan adalah kotak suara dari kardus. Pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara itu bisa menjadi sumber kecurangan”.

BPN Prabowo-Sandiaga mengusulkan kotak suara disimpan di Koramil usai hari pencoblosan. Mereka khawatir penyimpanan kotak suara di Kantor Kecamatan membuka potensi kecurangan.

Dua pendukung Jokowi yakni Hasto Kristiyanto dan Ade Irfan Pulungan yakin betul cuitan Andi Arief memenuhi unsur pidana. Tapi ahli hukum pidana, peneliti pemilu, dan KPU berpendapat beda.