Indeks Kebocoran Data

Kominfo sebut informasi kebocoran data 1,3 miliar kartu SIM telepon tidak benar. Formatnya juga berbeda dengan data Kominfo.

Kemenkumham RI membantah soal peretasan dan kebocoran data dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Kominfo menegaskan jaminan keamanan data pelanggan merupakan tanggung jawab Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE), dalam kasus ini Telkom dan PLN.

Jhonny Plate menjelaskan pihaknya akan mempublikasi hasil audit keamanan data pelanggan Indihome.

Google Chrome memiliki fitur keamanan yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk melindungi data pribadinya agar tidak bocor ke peretas.

Maraknya kebocoran data pribadi belakangan, Guru Besar Fisip Unair, Prof. Dr. Henri Subiakto mendesak supaya RUU PDP segera diundangkan tahun ini.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan tidak menemukan kebocoran data pengguna layanan IndiHome.

Kasus kebocoran data pribadi Indihome dan PLN menjadi cermin kerentanan sistem keamanan siber Indonesia, apakah solusi konkretnya agar tak berulang?

Menkominfo menyebut akan ada sanksi bagi PSE yang lalai dan membuat sistem informasi menjadi bocor terutama terkait data pribadi.

Menurut pakar keamanan siber dan forensik digital, ada 4 langkah jaga keamanan data pribadi agar tidak bocor ke hacker. Berikut panduan dan penjelasannya.

Wawan mengatakan data pribadi anggota BIN menggunakan kode samaran sehingga tidak akan bocor.

Anggota DPR menilai pemantauan distribusi minyak goreng dengan PeduliLindungi melewati batas privasi data namun terpaksa dilakukan demi keadilan sosial.

Polri melakukan komunikasi kepada pihak BI terkait informasi kebocoran data BI yang diretas oleh kelompok peretas Conti Ransomware Gang.

Situs Polri diretas dan terjadi kebocoran data kepolisian. Mengapa kejadian peretasan lembaga negara terus berulang?

Sebelumnya dikabarkan bahwa, data personel Polri bobol. Dugaannya dilakukan oleh peretas asal Brasil.

DPR RI akan kembali memulai pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

RUU PDP yang saat ini dibahas di DPR dinilai masih luput mengatur standar pelindungan khusus terhadap pemrosesan data pribadi anak.

Indonesia pada bulan Agustus 2021 dihebohkan dengan berita kebocoran data E-HAC. Namun, kejadian ini bukanlah suatu hal yang baru.

DPR menilai Kominfo kurang bertaji menindaklanjuti isu kebocoran data, peretasan dan penipuan online.

BSSN menilai warga masih rela dan sengaja memberikan data pribadi kepada platform non-pemerintah.