Indeks Kasus Intoleransi

Ada penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan berbasis identitas di Yogyakarta.

Sejarah mencatat, aksi kekerasan, termasuk yang bermotif politik dan ideologi, lebih sering terjadi di Yogyakarta.

Sejarah kasus vigilante yang mengatasnamakan agama di Yogyakarta bermunculan setelah era Reformasi 1998.

Meiliana dijerat dengan pasal penodaan agama karena mengeluhkan volume pengeras suara masjid kepada tetangganya. 

Soepriyati yang nisan makamnya dibakar itu adalah seorang bidan dan istri Pahlawan Revolusi Kolonel Sugijono.

Sedikitnya delapan salib di makam RS Bethesda Yogyakarta ditemukan dicabut, sebagian lain diduga dibakar oleh orang tak dikenal.

Polisi menduga pelaku perusakan nisan salib di kompleks pemakaman Bethesda adalah orang stres.

Salah satu nisan yang dirusak orang tak dikenal di kompleks pemakaman RS Bethesda adalah milik istri pahlawan Revolusi Kolonel Anumerta Sugiyono.

Warga dan perangkat pemerintahan setempat selalu menggunakan alasan "kesepakatan". Masalahnya, kesepakatan itu bersikap diskriminatif.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan instruksi kepada bupati/wali kota tentang pencegahan konflik sosial terkait adanya kasus penolakan pendatang Non-Muslim di Kabupaten Bantul.

Menteri Agama RI Lukman Hakim menyatakan kasus diskriminasi agama di Yogyakarta sudah selesai dan pihaknya memastikan situasi serupa tidak terjadi di daerah lain dengan terus memantau.

Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta lebih tegas terkait aturan permukiman warga yang memuat eksklusi sosial berdasar agama seperti kasus Slamet Jumiarto yang ditolak warga Dukuh Karet, Bantul, DIY.

Seorang seniman beragama Kristen bersama istri dan dua anaknya ditolak bermukim atas dasar aturan dukuh yang "disepakati warga".

Slamet Jumiarto ditolak saat tinggal di Pedukuhan Karet dengan alasan ia adalah non-muslim.

Warga RT 08 Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta menolak pendatang baru beragama selain Islam untuk tinggal di daerah pedukuhan tersebut.

Sekda DIY mengatakan Pemprov akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan.

Juru Bicara PSI, Muannas Alaidid mengatakan, tindakan penolakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan, karena semua warga negara punya hak yang sama dan setara.

Grace Natalie menyatakan partai politik yang rutin "mengirim" kadernya ke KPK layak disebut sebagai nasionalis gadungan.  

Ketua PSI Grace Natalie menilai saat ini sedang terjadi fenomena "normalisasi intoleransi" karena banyak politikus dan pejabat tidak bersikap tegas menentang tindakan kelompok intoleran. 

PSI berharap BTP bisa menularkan spirit "bersih transparan profesional" ke PDIP.