Indeks Kasus Baiq Nuril

Putusan kasasi MA terhadap korban pelecehan seksual Baiq Nuril dinilai tak adil oleh aktivis perempuan.

Pengacara Baiq Nuril, Joko Jumadi, akan mengajukan penundaan eksekusi kliennya ke Kejaksaan Negeri Mataram, NTB, Senin pekan depan.

LBH Apik menilai kasus Baiq Nuril tidak sekadar pelecehan seksual semata tetapi juga korban relasi kekuasaan.

"Saya tidak pernah
mentransmisikan, dari sisi mana
saya bersalahnya?" - Baiq Nuril

Perempuan politikus kecewa dengan keputusan hakim. Mereka menilai hakim—yang juga seorang perempuan—tidak punya perspektif gender.

Kasus Baiq Nuril yang terjadi beberapa waktu lalu, bisa terjadi karena aparat hukum yang tidak adil dan tidak berperspektif gender.

"UU ITE ini jarang sekali menyasar mereka yang memiliki kekuasaan, kasus seperti Bu Nuril agaknya tidak boleh terjadi lagi."

JPU PN Makassar akan memanggil Baiq Nuril Maknun pad Rabu (21/11/2018) mendatang, untuk melakukan eksekusi putusan terkait kasus pelanggaran UU ITE.

Intervensi tak mungkin dilakukan pemerintah lantaran proses hukum kasus yang menjerat Nuril masih berjalan.

Baiq Nuril menagih ketegasan negara untuk memberikan jaminan keadilan yang belum ia terima.

Baiq Nuril divonis hakim perempuan karena dituduh melanggar UU ITE. Padahal apa yang ia lakukan sebatas membela diri dari pelecehan.

"Hakimnya seorang perempuan yang mestinya punya perspektif lebih sebagai seorang perempuan dalam posisi seperti Nuril, tapi malah ambil keputusan yang jauh tidak memiliki perspektif terhadap perempuan," kata kuasa hukum Baiq Nuril.

ICJR menilai kasus pidana pelanggaran UU ITE yang dikenakan terhadap Baiq Nuril muncul karena masih ada pemahaman berbeda terhadap regulasi itu di lingkup peradilan.

Putusan MA memvonis Baiq Nuril enam bulan penjara dan denda Rp500 juta dinilai ganjil.

Anggara mempertanyakan putusan MA terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril, dan ia menilai kasus tersebut tak dapat dipidana.